Senin 25 November 2019, 09:00 WIB

Pilkada Langsung masih Lebih Baik

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pilkada Langsung masih Lebih Baik

MI/Adi Maulana Ibrahim
Mantan Komisioner KPU Hadar Nafi s Gumay (kiri), Politikus PPP Humphrey DJemat (kedua dari kiri), Direktur Eksekutif NCBI Juliaman Saragih.

 

PENGEMBALIAN pemilihan kepala daerah menjadi melalui DPRD dinilai langkah buruk. Pasalnya, sistem lama itu lebih banyak berdampak negatif ketimbang lewat pemilihan langsung.

Demikian dikemukakan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay. Hadar mengatakan hal itu pada diskusi bertajuk Quo Vadis Pilkada Langsung, di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta, kemarin.

"Kami tidak setuju dengan kembali ke pemilihan melalui DPRD atau tidak langsung dan perdebatan ini mengulang perdebatan sejak 2004 yang diakhiri dengan perppu saat masa pemerintahan Pak SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) pada 2014 yang menegaskan pilkada secara langsung," terangnya.

Pada kesempatan itu, hadir Ketua Umum DPP PPP Mukhtamar Jakarta Humprey Djemat, peneliti Formappi Lucius Karus, Direktur Eksekutif Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih, dan anggota DPR RI Komisi II asal Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin.

Menurut Hadar, pilkada langsung yang disebut menelan biaya politik tinggi bukan alasan yang kuat untuk mengembalikan ke mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD. Dengan cara lama itu pun biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah juga cukup tinggi.

"Saya ingin mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah via DPRD juga banyak masalah dan salah satunya juga masalah yang kemarin diangkat salah satu aspeknya oleh menteri dalam negeri kita, yaitu biaya politik yang tinggi. Belum lagi kepala daerah yang dipilih DPRD itu kerap menuai masalah, yakni tidak dikehendaki masyarakat dan kerap menimbulkan penolakan, protes, dan demonstrasi," paparnya.

Selain itu, lanjut Hadar, kekurang-an lain pilkada tidak langsung, yakni pertanggungjawaban kepala daerah terpilih tidak kepada masyarakat, tapi DPRD.

"Dengan mekanisme itu, orientasi kepala daerah hanya terpaku terhadap DPRD, tidak kepada masyarakat yang dipimpinnya," tuturnya.

Hadar mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung memang tidak luput dari persoalan, tapi dampak positifnya lebih banyak ketimbang lewat DPRD. Ia mendorong perbaikan dan penanganan persoalan yang timbul dari mekanisme pemilihan kepala daerah saat ini ketimbang kembali ke mekanisme lama.

Perbaikan itu antara lain berupa penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pencalonan kepala daerah. Kemudian, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang tegas atas praktik politik uang.

 

Tindak mahar

Ketua Umum DPP PPP Mukhtamar Jakarta Humprey Djemat menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung melahirkan pemimpin daerah berintegritas, seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, dan lainnya. Yang perlu menjadi sorotan dan perbaikan bukan mekanismenya, melainkan partai politik karena kerap menjadi sumber dampak negatif.

Humprey mengatakan dengan sistem apa pun, biaya politik akan tetap tinggi selama tidak ada pembenahan di tubuh partai politik. Salah satunya terkait budaya transaksional partai politik yang menghambat figur bermutu di tingkat daerah maupun nasional.

Budaya tersebut turut mendo-rong tingginya biaya politik dalam pilkada sehingga harus dihilangkan. "Itu (pembenahan) dengan menghadirkan kredibilitas partai, pelaporan keuangan partai yang akuntabel, penegakan hukum yang tegas, dan bisa dibantu keuangan partai lewat APBN. Tapi yang jelas, budaya rakus yang ada saat ini dalam sistem partai politik kita lewat mahar harus ditindak tegas supaya biaya politik pilkada langsung ini dapat teratasi," pungkasnya. (P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More