Senin 25 November 2019, 05:50 WIB

Kepedulian Negara kepada Petani

Kuntoro Boga Andri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian | Opini
Kepedulian Negara kepada Petani

Dok.MI/Tiyok
Opini

UNTUK sektor pertanian, maju atau mundur bukan suatu pilihan atau untuk diperdebatan. Itu karena pertanian ialah harga mati bagi sebuah bangsa yang harus diperjuangkan.

Tulisan ini untuk menjawab beberapa opini dan kritik dari pengamat yang masih saja pesimistis, merendahkan, dan ragu akan kesungguhan pemerintah membangun sektor pertanian. Kami merasa perlu mengklarifikasi dan meluruskan beberapa ulasan di media yang ada.

Pertama, kondisi kita di sektor pertanian tidaklah sesuram yang dibayangkan dan tidak perlu kita ratapi.

Menyalahkan lingkungan global, pasar, bahkan menangisi latar belakang sosial dan pendidikan para petani kita yang masih rendah, serta masalah sosial lain, sebaiknya kita jawab dengan kerja nyata.

Kedua, menurut kami, pekerjaan rumah (PR) dalam menyejahterakan petani merupakan menggalang kebersamaan semua pihak. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. PR kita hari ini ialah membangun gerakan bersama dengan berbingkai semangat kebangsaan.

Bingkai ini tidak hanya untuk didiskusikan, tetapi untuk diterapkan. Dalam membangun kebersamaan semua elemen pendukung, seperti pendidikan, struktur pasar, pelaku usaha, koperasi, dan input produksi diperlukan peran pemerintah daerah. Sementara itu, pada masalah keamanan dan ketertiban untuk distribusi input dan hasil pertanian, kita butuh dukungan TNI-Polri.

Ketiga, memang mengurus pertanian itu perlu strategi besar yang didesain bersama sehingga dalam praktik dan implementasinya semua elemen mampu bersinergi. Salah satu contoh sinergi ialah masalah data. Semua pihak yang berkepentingan perlu bersinergi menyamakan dan menyepakati data tunggal pertanian.

Kesadaran itu telah dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antara Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dengan komitmen kerja bersama, pada 1 Desember nanti, kita akan memiliki data produksi dan data lahan baku sawah yang satu.

Berjuang memerdekakan petani

Pemerintah telah menjadikan pendidikan petani sebagai program prioritas dan kekuatan utama pertanian. Dengan begitu, tingkat kemandirian diharapkan akan menyusul seiring kapasitas SDM yang makin terasah.

Data sampai Oktober ini, tercatat ada 22.913 petani telah mengikuti pelatihan. Kemudian ada 2.991 orang dari 997 kelompok yang dididik dan dikonsentrasikan pada program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP). Di sana, mereka dibekali ilmu usaha dan bisnis strategis pada sektor pertanian. Belum lagi ada 168 orang yang mengikuti program Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) dan petani magang ke luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga telah sukses membangun infrastruktur dan memodernisasikan sektor ini dengan meningkatkan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di level petani.

Perlu diingat, modal petani saat ini bukan hanya modal tenaga. Petani di zaman sekarang justru sudah menggunakan berbagai alat mekanisasi berbasis robot dan drone, pesawat Aeropro yang dibuat anak negeri, maupun alat mekanisasi modern lainnya, seperti traktor, combine harvester, dan rice transplanter. Alat-alat supercanggih itu dirancang dengan fungsi yang beragam untuk mendukung kemajuan pertanian kita.

Kerja petani saat ini tidak lagi bergantung hanya pada pacul. Kerja mereka saat ini bisa dipercepat dengan deretan alsintan yang sudah disediakan. Simulasi ini bisa kita lihat dari pengolahan lahan seluas 1 hektare. Penggunaan pacul membutuhkan 40 orang dengan lama pengerjaannya 400 jam, sedangkan dengan alsintan, waktu kerja yang diperlukan hanya 16 jam dan cukup digarap tenaga kerja 2 orang. Dengan demikian, pekerjaan mereka lebih ringan ketimbang rekannya di ladang gandum.

Selain alsintan modern, petani saat ini juga sudah didukung infrastruktur pertanian, seperti embung dan irigasi. Pembangunan infrastruktur ini bukan kerja Kementan saja, melainkan juga melibatkan lembaga lainnya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Ke depannya, Kementan juga terus mengoptimalkan program dan anggaran dari Kementerian lain untuk mendukung pembangunan pertanian. Upaya ini selanjutnya disebut program and budget for agriculture sebagai komitmen menyejahterakan petani beserta keluarganya.

Melalui upaya ini, Kementan menargetkan pertumbuhan ekonomi rakyat sebesar 5% melalui peningkatan produksi dan produktivitas, efisiensi usaha pertanian, penurunan biaya, ekspansi pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, penyediaan air, serta mekanisasi dan dukungan inovasi teknologi.

Untuk meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan, Kementan juga sedang menyiapkan skema dukungan permodalan melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang disinergikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan optimalisasi perluasan asuransi pertanian sebagai perlindungan usaha pertanian.

Melalui program and budget for agriculture, Kementan berupaya mendorong peran swasta dan perbankan yang jauh lebih besar dalam pembangunan pertanian. Keterlibatan swasta dan perbankan dapat secara nyata memberikan dampak kesejahteraan terhadap petani dan keluarganya. Untuk itu, manajemen korporasi akan dijadikan sebagai basis utama yang terbangun dalam agroindustri.

Selain itu, melalui manajemen korporasi ini diharapkan produk pertanian semakin kompetitif untuk diekspor. Demikian juga dengan desain pembangunan pertanian ke depan yang akan sejalan dengan visi Presiden Jokowi terkait ekspor dan investasi.

Sementara itu, untuk menarik minat generasi muda, Kementan membangun Kawasan Pertanian Terintegrasi Maju, Mandiri, dan Modern seluas 50 ribu hektare di 15 provinsi. Di kawasan ini nantinya akan dikembangkan pertanian modern yang didukung teknologi informasi.

Negara telah hadir

Tulisan ini bukan soal konsep dan ide-ide saja yang mengulas petani kita dan mengeksploitasinya untuk kepentingan tertentu. Jauh dari pada itu, hari ini Kementan sudah mengenalkan peranti digital dengan berbasis artificial intelligence untuk memonitor pembangunan pertanian di seluruh Tanah Air. Teknologi yang tersedia telah mampu menembus ruang dan jarak yang mana petani dan para penyuluh kita sedang bergerak.

Pendekatan inilah yang sebenarnya kita harapkan. Menghilangkan ego sektoral demi persatuan serta menentang ketidakadilan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Barangkali inilah kenapa kita memerlukan sosok pemimpin yang berpengalaman mengelola daerah dan sumber daya pertanian.

Presiden mungkin mengharapkan sosok panglima tani yang punya rekam jejak cemerlang dan itu ada pada Menteri Pertanian saat ini.

Pengalaman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak periode pertama kepemimpinannya (2008-2013), Syahrul Yasin Limpo telah menjadikan pertanian sebagai sektor utama fokus pembangunan di daerah tersebut.

Hasilnya jelas, pada 2007 produksi padi Sulsel baru mencapai 3,635 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 2,280 juta ton beras. Data BPS menunjukkan pada 2011, produksi padi Sulsel melejit ke angka 4,51 juta ton padi GKG dan kembali naik hingga menembus angka 5 juta ton pada 2012. Target surplus dua juta ton beras untuk Sulsel pun terlampaui. Pada penghujung 2017, bahkan jumlah produksi padi Sulsel mencapai 6,01 juta ton GKG.

Peningkatan surplus beras yang berhasil dicatatkan Sulsel dari tahun ke tahun secara konsisten menghantarkan provinsi ini menjadi pilar utama penyangga pangan nasional. Beras Sulsel telah dikirim ke berbagai provinsi di Tanah Air. Sulsel rutin mengirimkan berasnya ke 11 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Sumatra Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Di Kementerian Pertanian, sejak awal memimpin, Syahrul sudah menggebrak dengan pembentukan Komando Strategis Teknis Pertanian (Kostra Tani). Di sebuah ruangan yang dinamai War Room, sejumlah perangkat digital digunakan untuk memantau lalu lintas data kebutuhan petani melalui ujung tombak penyuluh yang ada di setiap kecamatan.

Melalui perangkat ini, pemerintah akan memantau berapa luasan panen dan waktu tanam, memantau potensi serangan hama, serta mengamati setiap pergerakan informasi pasar. Semua sistem ini terkoneksi langsung dengan data yang kini sedang dirampungkan.

Bagi Syahrul, data merupakan hal yang paling mendasar dan penting untuk dibenahi. Terlebih untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan. Dengan begitu, tidak mungkin rasanya jika kesejahteraan petani diletakkan pada posisi bagian belakang sehingga menimbulkan tafsir tidak manusiawi dan zalim seperti yang ditulis beberapa pengamat.

Hal lainnya, Mentan Syahrul juga sedang berusaha keras menarik dana KUR sebesar Rp50 triliun untuk menggenjot ekspor. Dengan duit sebesar itu, total KUR yang akan disalurkan untuk sektor pertanian pada 2020 bisa mencapai Rp190 triliun atau 26,4%.

Syahrul ialah birokrat senior yang meniti karier dari level desa. Kariernya melesat hingga ia duduk menjadi Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode. Kini, Syahrul menjadi tumpuan bagi perut 267 juta warga Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, dia mengajak para petani, praktisi maupun pengusaha agar mampu berjalan selaras menuju barisan depan untuk kemakmuran. Kata dia, tidak boleh pertanian kita mundur atau berjalan stagnan. Apalagi jika terhenti dan bergantung pada petani gerontocracy. Hari ini kita perlu semangat baru yang memberi rasa optimistis.

Jadi, PR kita hari ini ialah menyatukan kekuatan semua elemen bangsa untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Bukan sebaliknya, menyurutkan semangat petani kita yang tengah meningkat. Kita percaya, di bawah komandan baru Kementerian Pertanian, kita mampu mewujudkan harapan itu.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More