Minggu 24 November 2019, 14:55 WIB

Staf Khusus tidak Harus Permanen agar tidak Tambah Anggaran

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Staf Khusus tidak Harus Permanen agar tidak Tambah Anggaran

ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo bersama para staf khusus dari kalangan milenial

 

PAKAR hukum tata negara Refly Harun mengkritik pengangkatan staf khusus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial. Menurutnya, staf khusus tidak seharusnya diangkat menjadi jabatan permanen dalam struktur pemerintahan.

Refly mengakatakan, dengan diangkat menjadi jabatan permanen, ada pos anggaran untuk para staf khusus yang disebut mencapai Rp51 juta. Apalagi, staf khusus dari kalangan milenial itu tidak bekerja penuh waktu atau full time.

Besaran gaji staf khusus sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2015 tentang besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten.

Baca juga: Perubahan Masa Jabatan Presiden Berdampak pada Fokus Kerja

“Tentu nanti akan diikuti dengan fasilitas seperti lazimnya. Padahal tidak setiap saat pendapat mereka diperlukan. Menurut saya, tidak perlu dipermanenkan. Kalau koordinator stafsus mungkin bisa ada," kata Refly di Jakarta, Minggu (24/11).

Padahal, menurutnya, pekerjaan stafsus hanya memberikan opini dan gagasannya saja ketika dibutuhkan.

Sementara, kata dia, belum tentu Presiden Jokowi setiap hari membutuhkan pendapat dari stafsusnya.

Refly menilai, seharusnya Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencari ahli-ahli profesional dan tidak digaji tetap.

Jika tidak permanen, kata Refly, staf khusus tersebut tidak perlu diikat dengan jam kerja. Cukup hanya terikat dengan kode etik saja.

“Lebih baik Presiden dibantu ahli-ahli saja yang mempunyai kemampuan yang sesuai. Kemudian tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta, cukup diberikan honor ketika pendapat mereka diminta," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menunjuk 14 orang sebagai staf khusus yang akan membantunya lima tahun ke depan. Adapun 7 staf khusus itu di antaranya berasal dari kalangan milenial.

Presiden menyebutkan, para staf khusus milenial tersebut tidak bekerja full time di Istana. Mereka ialah pendiri Ruang Guru, Adamas Belva Syah Devara; CEO dan pendiri Creativepreneur, Putri Indahsari Tanjung; CEO Amarta, Andi Taufan Garuda Putra; pendiri Gerakan Sabang Merauke 1.000 Anak Bangsa Merantau untuk Kembali, Ayu Kartika Dewi; CEO Kitong Bisa, Gracia Billy Mambrasar; pendiri Thisable Enterprise, Angkie Yudistia; dan santri yang juga Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2014-2017, Aminuddin Ma’ruf. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More