Sabtu 23 November 2019, 10:22 WIB

Kebutuhan Kepemimpinan Revolusioner BUMN

Tasroh Tim Pengembangan Ekonomi Daerah, Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan | Opini
Kebutuhan Kepemimpinan Revolusioner BUMN

Seno
Ilustrasi

BEGITULAH kira-kira pesan filsafat seorang pemimpin revolusi, Deng Xiaoping, ketika Tiongkok untuk segera merealisasikan visi-misi kepemimpin­an gaya baru yang sebelumnya di bawah kepemimpin­an yang datar-datar saja. Dengan falsafah kepemimpinan tersebut, memasuki era milenium baru, Tiong­kok berkembang sangat agresif dan dalam waktu singkat (kurang dari 10 tahun) ekonomi Tiongkok berubah drastis berkat perubahan gaya kepemimpinan ala Deng tersebut.

Apa yang disampaikan Deng tersebut kemudian menjadi inspirasi baru yang masif di berbagai negara dan bahkan penulis NBC, Daniel Joe (2012), menyebutnya sebagai ‘re­volusi kepemimpinan’ yang mampu merevolusi hampir semua lini kehidupan di berbagai belahan dunia. Tiongkok pun kemudian dengan cepat menjadi emerging market, sekaligus sudah diakui sebagai negara raksasa ekonomi dunia baru yang sebelummya dikuasai Amerika, Jepang, atau negara-negara Eropa.

Falsafah kepemimpinan ala Deng tersebut juga mulai banyak dijadikan inspirasi kepemimpinan di Indonesia, dengan hadirnya per­ubahan lanskap kepemimpinan di berbagai bidang bisnis investasi global. Dalam lanskap Indonesia hari-hari belakangan ini, di tengah ekonomi nasional yang masih labil, di tengah guncangan ekonomi global, keberadaan motor ekonomi nasional, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pascapergantian Menteri BUMN dari Rini Soemarno ke Erick Tohir, diharapkan semakin mengilap. Harapannya tak hanya mampu menjadi sokoguru dan penopang pertumbuhan ekonomi rakyat, ekonomi nasional, tetapi juga mampu menjadi pemain global.

Dalam konteks demikian, salah satu faktor utama merombak tata laksana dan pengelolaan BUMN ialah melalui pintu strategis, yakni bagaimana memilih dan memilah jajaran pemimpin/pengelola BUMN. Sudah saatnya berubah dan me­respons dinamika bisnis dan investasi global, yakni kebutuhan pemimpin BUMN yang revolusioner.

Maka itu, munculnya gaya kepemimpinan ‘pendobrak’ yang diterjemahkan ke sosok mantan Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, banyak mendapat respons warganet, khususnya bagi warga masyarakat di luar pengelola/elite BUMN. Gaya kepemimpinan yang dikenal bersih, tanpa tedeng aling-aling itu dianggap mampu membersihkan pos-pos tata kelola BUMN. Tujuannya tentu membenahi tata kelola BUMN yang dikenal boros dan menggerakkan sumber daya BUMN ke arah yang lebih produktif.

Prinsip menangkap tikus

Meskipun di dalam SDM BUMN banyak yang melakukan perlawanan terhadap rencana Menteri BUMN menghadirkan sosok Ahok untuk memimpin salah satu BUMN kita,--bahkan perlawanan kar­yawan BUMN tersebut sudah masuk kategori ‘pembangkangan’ karena bertindak di luar kewenangannya, Menteri BUMN dan jajaran elite BUMN wajib melakukan tindakan tegas penegakan hukum kepegawai­an--sudah saatnya jajaran BUMN secara internal tidak perlu merasa ketakutan, apalagi dengan menabuh genderang perang jika Ahok benar-benar menjadi salah satu pimpinan tertinggi BUMN di negeri ini.

Pakar psikologi UGM Esti Hayu Purnamaningsih (2019) menegaskan bahwa secara psikologis sosial, respons berlebihan para pegawai BUMN dengan melakukan ‘ancaman-ancaman perang’ tak hanya merefleksikan sebuah penyesatan sikap dan perilaku karyawan internal BUMN yang bisa berdampak pada perusakan citra BUMN di mata luar, tetapi juga merefleksikan bahwa mereka sedang ketakutan dan merasa depresi.

Ketakutan tersebut antara lain diduga Ahok akan sangat agresif menutup pos-pos korupsi, sekaligus atraktif menggalang dukungan berbagai pihak agar kinerja bisnis dan investasi sejumlah BUMN strategis kembali ke jalurnya.

Jangan sampai dengan aset lebih dari Rp8.200 triliun (data Infobank, 2018), dari sekitar 114 BUMN justru sering keok dengan BUMN negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Petronas pada 1967 masih belajar di beberapa BUMN kita dengan aset ‘hanya’ sekitar US$15 miliar, justru mampu memberikan dividen ke kas negara Malaysia per tahun mencapai (dalam rupiah) sekitar Rp50 triliun lebih. Bandingkan dengan dividen/setoran ke kas negara dari 114 BUMN kita yang per tahun tak lebih dari Rp100 triliun (Koran Tempo, 12/11). Maknanya, dipastikan ada yang salah dalam tata kelola BUMN sehingga aset yang demikian besar tak signifikan memberikan kontribusi pada kas negara RI.

Diakui memang banyak faktor internal dan eksternal yang masih menggelayuti kinerja bisnis dan investasi BUMN kita. Namun, diakui, salah satunya ialah kegagalan melahirkan ‘kucing’ yang mampu menangkap tikus yang selama ini amat sumir, hanya sering melandasi pada kompromi politik atau yang akhirnya memimpin ialah ‘pemimpin rata-rata air’ yang amat mustahil mau dan mampu keluar dari zona nyaman.

Psikolog UGM tersebut merekomendasikan bahwa dengan kompleksitas persoalan yang kian rumit, keberadaan gaya kepemimpin­an BUMN menjadi kunci apakah target-target pemerintah terhadap BUMN dapat lebih cepat tercapai atau sebaliknya. Gaya memimpin BUMN yang ‘rata-rata air’ sudah ketinggalan kereta dan selalu gagal mengembangkan potensi dan kemampuan sumber daya yang ada.

Prinsip sejatinya yang harus menjadi komitmen dan ‘deklarasi bersama’ para pihak, termasuk segenap karyawan BUMN ialah mengha­dirkan ‘kucing’ yang trengginas menangkap tikus dan bukan berteriak-teriak dengan warga ku­cing, apalagi terkait dengan identitas kucing. Mengambil pesan Deng, jika seleksi kepemimpin­an masih saja memakai warga kucing, identitas kucing, apalagi terkait dengan politisasi masa lalu kucing dan ‘agama-keyakinan’ ku­cing, sampai kiamat BUMN kita akan terus berkutat pada kegagalan mencapai target dan dinamika tuntutan masyarakat-pemerintah RI. Artinya, siapa pun bisa menjadi ‘kucing’, asalkan di bawah kontrak janji kesanggupan menangkap tikus, penuh integritas tinggi dengan prestasi kerja mengilap, dan bisa/berhak duduk dalam kepemimpinan BUMN.

Untuk alasan tersebut, sikap dan perilaku yang semestinya dikembangkan SDM internal ialah mengikuti kemauan dan visi-misi sang kucing baru. Yang jelas, rakyat Indonesia kebanyakan masih rasional dan waras sehingga tidak mudah menerima gosip, hoaks, apalagi upaya pembunuhan karakter pada sosok-sosok revolusioner yang dengan tulus, jujur, dan profesional telah membuktikan bahwa mereka sejatinya korban politik.

Jika memang memenuhi persyarat­an legal dan mampu/sanggup menjadi oase bagi masa depan BUMN yang lebih ‘kinclong’ bersaing dengan berbagai kompetitor di berbagai tingkatan, prinsip memilih kucing yang mampu menangkap tikus jauh lebih beradab dan visioner jika dibandingkan dengan meributkan warna kucing.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More