Jumat 22 November 2019, 20:59 WIB

Permendag 84/2019 Solusi Masalah Impor Sampah Indonesia

Atalya Puspa | Ekonomi
Permendag 84/2019 Solusi Masalah Impor Sampah Indonesia

Dok.MI
Infografis

 

KEMENTERIAN Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri untuk menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2016.

Berkaitan dengan itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Zenzi Suhadi menungkapkan, hal itu merupakan satu kemajuan yang patut diapresiasi. Dirinya menilai, sejumlah poin yang ada dalam Permendag tersebut menjawab persoalan terkini yang dimunculkan akibat praktik impor limbah.

"Praktek impor limbah selama ini marak karena ada celah pada regulasi, dimana pada permendag sebelumnya limbah non B3 tidak diatur, dalam permendag ini diatur dimana impor limbah kertas, logam plastik dan lain-lain harus mendapatkan rekomendasi dari KLHK," kata Zenzi kepada Media Indonesia, Jumat (22/11).

Selain itu, dirinya menilai peraturan mengenai pelaku pengimpor harus terdaftar akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menginventarisir jejak rekam, kapasitas dan tujuan dari impor.

"Regulasi mengenai mekanisme impor dan pelabuhan tujuan ditentukan oleh pemerintah juga dapat memberikan kesempatan pemerintah mengendalikan dan mengontrol pelaku, kuantitas impor dan dampak terhadap LH," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan pihaknya telah dilibatkan dalam pembuatan permendag tersebut. Dari segi pengelolaan lingkungan, Vivien menilai Permendag tersebut dapat menjawab persoalan mengenai impor sampah plastik di Indonesia.

"Permendag tersebut sudah rapat dengan beberapa kementerian termasuk KLHK. Karena pembahasannya bersama-sama, maka pastinya sesuai dengan kebutuhan untuk mnyelesaikan masalah," ucapnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More