Jumat 22 November 2019, 20:17 WIB

Permendag 84/2018 Perketat Impor Limbah Non-B3

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Permendag 84/2018 Perketat Impor Limbah Non-B3

Antara/Aditya Pradana Putra
Kontainer berisi limbah plastik di terminal peti kemas Koja, Jakarta Utara

 

KEMENTERIAN Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri untuk menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2016 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam beleid baru tersebut, limbah nonbahan berbahaya dan beracun (B3) bisa didatangkan untuk keperluan bahan baku industri dengan berbagai persyaratan yang sebelumnya belum dimunculkan.

Sekretaris Jenderal Kemendag Oke Nurwan mengatakan regulasi tersebut dimunculkan agar impor limbah non-B3 benar-benar efektif dan bisa diawasi dengan baik.

"Di negara asal, eksportir harus yang sudah terdaftar. Ketika tiba di Indonesia, pengawasan juga dilakukan lagi di pelabuhan kedatangan. Jadi ini benar-benar ketat pelaksanaannya," ujar Oke kepada Media Indonesia, Jumat (21/11).

Sebagaimana disebutkan dalam pasal tiga, limbah non-B3 bisa diimpor bila tidak berasal dari kegiatan landfill, tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3, bersifat homogen serta bukan sampah dan tidak tercampur sampah.

Baca juga : Mengurai Limbah Litium Jadi Berharga

Secara rinci, maksud dari poin bukan sampah dan tidak tercampur sampah ialah limbah yang diimpor harus dalam keadaan bersih dan tidak bercampur dengan tanah.

Selain itu, limbah non-B3 juga harus berasal dari eksportir resmi serta terdaftar di negara asal. Pengiriman pun harus langsung ditujukan ke pelabuhan tujuan di Tanah Air yang telah ditetapkan.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, limbah non-B3 wajib diekspor kembali ke negara asal oleh importir.

Di sisi lain, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) sebagai pengguna limbah non-B3 menyesalkan sikap pemerintah yang dianggap tidak menyosialisasikan regulasi tersebut secara luas.

"Peraturan itu akan resmi berlaku pada 23 November tapi kami baru mengetahui pada 11 November," Ketua Umum APKI Aryan Warga Dalam.

Ia mengatakan setiap aturan yang diterapkan semestinya terlebih dulu melalui masa transisi dan persiapan yang optimal dengan memperhatikan berbagai faktor sehingga tidak menimbulkan kekacauan saat implementasi di lapangan.

"Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan multiplier effect yang merugikan industri pengguna limbah non-B3," tandasnya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More