Jumat 22 November 2019, 19:34 WIB

Menkumham: Pemerintah Beri Legalitas Perusahaan Perseorangan

Golda Eksa | Ekonomi
Menkumham: Pemerintah Beri Legalitas Perusahaan Perseorangan

Antara/Aprilio Akbar
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly

 

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, memastikan pemerintah akan memberikan legalitas perusahaan perseorangan. Kebijakan strategis itu diharapkan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia.

"Dan selanjutnya akan dituangkan dalam omnibus law," ujar Yasonna melalui keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (22/11).

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, terang dia, Kementerian Hukum dan HAM juga bakal menyederhanakan business process pendirian badan usaha dan beri legalitas perusahaan perseorangan (PP) untuk usaha mikro dan kecil (UMK).

"Kebijakan itu untuk mendorong EoDB sehingga dapat memberikan iklim usaha yang ramah (business friendly) bagi investor dan masyarakat," katanya.

Menurut dia, ada beberapa langkah penyederhanaan business process pengesahan badan usaha. Antara lain, membuat fasilitas online pendirian badan usaha yang dapat selesai dalam waktu tujuh menit, serta menggabungkan pemesanan nama dan pengesahan dalam satu langkah.

Baca juga : Omnibus Law akan Buat Iklim Investasi Semakin Baik

Berikutnya, terang dia, menerapkan e-billing dan tidak lagi memberikan fasilitas pelayanan pembelian voucher secara manual, dan pengumuman perusahaan dilakukan dalam sistem administrasi hukum umum (AHU) online sehingga dapat memangkas biaya penerbitan.

Ia mengemukakan, pendaftaran UMK dapat berbentuk perseroan terbatas (PT) atau PP dengan beberapa ketentuan, yaitu skema pendirian berbentuk pendaftaran, pendiri dapat menyusun sendiri akta pendiriannya, PP dapat didirikan oleh satu orang, tidak ada ketentuan modal minimum, pemesanan nama dan pengesahan dilakukan dalam satu tahap, serta permohonan pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemohon.

Ketentuan lainnya, imbuh dia, ialah kewenangan terbatas dengan pemisahan tanggung jawab harta kekayaan antara harta usaha dan harta pribadi, tidak dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), usulan pembentukan NPWP dibuat dalam sistem AHU online, pengumuman perusahaan dilakukan online, dan menghilangkan ketentuan tentang penggunaan stempel perusahaan.

"Pemanfaatan kemudahan dan kebijakan nol biaya ini akan memacu segenap UMK untuk melakukan pendaftaran usaha, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMK dalam memulai dan mengembangkan usaha guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More