Jumat 22 November 2019, 19:34 WIB

Menkumham: Pemerintah Beri Legalitas Perusahaan Perseorangan

Golda Eksa | Ekonomi
Menkumham: Pemerintah Beri Legalitas Perusahaan Perseorangan

Antara/Aprilio Akbar
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly

 

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, memastikan pemerintah akan memberikan legalitas perusahaan perseorangan. Kebijakan strategis itu diharapkan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia.

"Dan selanjutnya akan dituangkan dalam omnibus law," ujar Yasonna melalui keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (22/11).

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, terang dia, Kementerian Hukum dan HAM juga bakal menyederhanakan business process pendirian badan usaha dan beri legalitas perusahaan perseorangan (PP) untuk usaha mikro dan kecil (UMK).

"Kebijakan itu untuk mendorong EoDB sehingga dapat memberikan iklim usaha yang ramah (business friendly) bagi investor dan masyarakat," katanya.

Menurut dia, ada beberapa langkah penyederhanaan business process pengesahan badan usaha. Antara lain, membuat fasilitas online pendirian badan usaha yang dapat selesai dalam waktu tujuh menit, serta menggabungkan pemesanan nama dan pengesahan dalam satu langkah.

Baca juga : Omnibus Law akan Buat Iklim Investasi Semakin Baik

Berikutnya, terang dia, menerapkan e-billing dan tidak lagi memberikan fasilitas pelayanan pembelian voucher secara manual, dan pengumuman perusahaan dilakukan dalam sistem administrasi hukum umum (AHU) online sehingga dapat memangkas biaya penerbitan.

Ia mengemukakan, pendaftaran UMK dapat berbentuk perseroan terbatas (PT) atau PP dengan beberapa ketentuan, yaitu skema pendirian berbentuk pendaftaran, pendiri dapat menyusun sendiri akta pendiriannya, PP dapat didirikan oleh satu orang, tidak ada ketentuan modal minimum, pemesanan nama dan pengesahan dilakukan dalam satu tahap, serta permohonan pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemohon.

Ketentuan lainnya, imbuh dia, ialah kewenangan terbatas dengan pemisahan tanggung jawab harta kekayaan antara harta usaha dan harta pribadi, tidak dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), usulan pembentukan NPWP dibuat dalam sistem AHU online, pengumuman perusahaan dilakukan online, dan menghilangkan ketentuan tentang penggunaan stempel perusahaan.

"Pemanfaatan kemudahan dan kebijakan nol biaya ini akan memacu segenap UMK untuk melakukan pendaftaran usaha, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMK dalam memulai dan mengembangkan usaha guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

 BEN STANSALL / AFP

Berharap Stimulus AS, Minyak Naik ke Level Tertinggi Sejak Maret

👤Antara 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 08:23 WIB
Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober naik 28 sen atau 0,6 persen menjadi ditutup pada 44,43 dolar AS per barel, penutupan...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Freeport Harap ESDM Setujui Perpanjangan Penyelesaian Smelter

👤Usman Kansong 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 08:18 WIB
Freeport berkomitmen menyelesaikan pembangunan smelter di Gresik pada akhir 2003. Namun, pandemi covid-19 memaksa Freeport pada April lalu...
ANTARA FOTO/FB Anggoro

Pecahkan Rekor, Harga Emas di AS Tembus Rp1 juta per Gram

👤Antara 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 07:09 WIB
Emas menembus level psikologis 2.000 dolar AS per ounce untuk pertama kalinya dalam sejarah pada akhir perdagangan karena dipengaruhi suku...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya