Jumat 22 November 2019, 16:23 WIB

Jokowi Instruksikan Prabowo Jangan Beli Alutsista Usang

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Jokowi Instruksikan Prabowo Jangan Beli Alutsista Usang

MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri)

 

PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa perlu untuk melakukan penguatan pertahanan bangsa. Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas dengan topik kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista).

"Kita perlu melakukan penguatan pertahanan kita dengan alutsista modern yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menekankan tiga hal terkait penguatan industri pertahanan bangsa ini. Pertama, roadmap harus jelas. Menurutnya, pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri dari hulu sampai ke hilir perlu melibatkan BUMN hingga swasta. "Sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor, alutsista dari luar negeri," jelasnya.

Kedua, memastikan alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain. "Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan bangsa ini betul-betul diperkuat," katanya.

Juga, ia menyampaikan agar orientasinya ke depan tidak lagi pada penyerapan anggaran ataupun proyek, tetapi harus berorientasi pada strategic partnership. "Untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dikerjasamakan," katanya.

Ketiga, Presiden meminta agar kebijakan pengadaan alutsista benar-benar diperhitungkan, dikalkulasi dan diantisipasi teknologi persenjataan yang berubah sangat cepat.

"Ini akan memengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, ketinggalan dan tidak sesuai corak peperangan di masa yang akan datang," tandasnya.

Dalam rapat kabinet terbatas itu, selain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hadir juga Sri Mulyani Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro Menristek Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Nadiem Makarim Mendikbud, Agus Suparmanto Menteri Perdagangan, Eric Thohir Menteri BUMN, dan Marsekal Hadi Tjahjanto Panglima TNI. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More