Jumat 22 November 2019, 09:46 WIB

Surati Menteri BUMN, OC Sebut Chandra Hamzah Ada Perkara Korupsi

Surati Menteri BUMN, OC Sebut Chandra Hamzah Ada Perkara Korupsi

MI/Bary Fathahilah
Terpidana kasus suap Ketua PTUN Medan, OC Kaligis, menyimak keterangan saksi saat menjalani sidang pengajuan PK di PN Jakpus

 

KUASA hukum OC Kaligis, Desyana, mengatakan surat dari kliennya untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sudah disampaikan. Hal tersebut berkaitan dengan pencalonan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah sebagai petinggi atau direktur salah satu BUMN.

Desyana menambahkan surat tersebut diharapkan bisa jadi bahan pertimbangan. Kliennya, OC Kaligis, kini merupakan warga binaan LP Sukamiskin, Bandung, yang mengaku merupakan hasil rekayasa serta target dari KPK. Kaligis, kata Desyana, yang juga sebagai praktisi dan banyak terlibat perkara di KPK mempunyai sejumlah bukti betapa KPK tanpa pengawasan dan ada oknum korup.

Dia menyebut Chandra Hamzah diberhentikan sebagai komisioner KPK melalui keputusan Presiden karena terlibat perkara korupsi dan sempat ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar, tapi diselamatkan dan dibebaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui deponering.

Baca juga: OC Kaligis Gugat Anies soal Posisi BW di TGUPP

Sedangkan pembebasan tersebut dengan alasan tidak diajukan perkara ke pengadilan demi kepentingan umum.

"Aneh memang koruptor dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, banyak gubernur, bupati yang divonis bersalah karena kebijakan yang dibuatnya tanpa ada kerugian negara, ini bukti adanya tebang pilih," ujar Desyana mengikuti pernyataan Kaligis, Jumat (22/11).

Bahkan Kaligis juga mengirimkan dua buku kepada Erick Thohir berjudul "Korupsi Bibit-Chandra dan M. Nazarudin: Jangan Saya Direkayasa Politik Dianiaya".  Kedua buku itu berdasarkan data dan fakta yang diperoleh ketika membela para korban rekayasan KPK di pengadilan.

Dalam surat ke menteri itu dijelaskan buku tersebut ada di perpustakaan di Belanda, Australia dan di Kongres Amerika Serikat. Buku itu juga diberikan ke KPK agar tidak dinyatakan memfitnah. Dia memberi contoh, mantan Ketua KPK Antasari Azhar membongkar korupsi di tubuh KPK saat itu, tapi Antasari dikriminalisasi melalui sangkaan tanpa bukti pembunuhan terhadap korban Nasarudin Zulkarnaen.

Menurut dia, akhirnya keluarga Nasarudin Zulkarnaen memihak kepada Antasari karena belakangan diketahui kasus pembunuhan tersebut telah direkayasa.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More