Jumat 22 November 2019, 08:12 WIB

Warga Kulonprogo Tolak Cawabup dari Luar Daerah

Agus Utantoro | Nusantara
Warga Kulonprogo Tolak Cawabup dari Luar Daerah

MI/Agus Utantoro
Ketua Gerbang Bintang Selatan, Minarta Gendut (kiri), menegaskan warga menolak Cawabuop dari luar Kulonprogo

 

MASYARAKAT Kulonprogo yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Kulonprogo Gerbang Bintang Selatan menolak wakil bupati yang berasal dari luar Kulonprogo. Wakil Bupati yang akan menggantikan Sutedjo, harus orang yang ber-KTP Kabupaten Kulonprogo.

Ketua Gerbang Bintang Selatan, Minarta Gendut, mengatakan, saat ini jabatan Wakil Bupati Kulonprogo kosong setelah Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mundur lantaran mendapat tugas sebagai Kepala BKKBN dan Wakil Bupati Sutedjo dilantik sebagai Bupati Kulonprogo melanjutkan masa jabatan Hasto Wardoyo.

Minarta mengatakan partai pengusung pasangan Hasto Wardoyo-Sutedjo ini adalah PDIP, PAN, Partai Golkar, PKS, Partai NasDem dan PPP.

"Karenanya partai-partai inilah yang kemudian berhak menentukan siapa yang akan diajukan menjadi Wakil Bupati," kata Minarta, Jumat (22/11).

Baca juga: Bupati Kulonprogo Digadang Sebagai Kepala BKKBN

Ia mengatakan untuk mengisi jabatan Wakil Bupati partai-partai pengusung melakukan penjaringan dan masuk delapan nama. Dari delapan nama tersebut, ujarnya, lima nama diketahui ber-KTP Kabupaten Kulonprogo dan tiga lainnya ber-KTP luar Kabupaten Kulonprogo.

"Yang ber-KTP Kulonprogo adalah Sumanta, Fajar Gegana, H Bambang Ratmaka, Anton Supriyono dan Eko Susanto," ujarnya.

Sedangkan tiga nama lainnya, Agus Langgeng Basuki, Yoeke Indra Laksana dan Fidelis Diponegoro. Ia meminta agar nama yang diajukan ke DPRD untuk ditetapkan sebagai Wakil Bupati menggantikan Sutedjo adalah yang ber-KTP Kulonprogo.

Selain itu, Gerbang Bintang Selatan berharap agar dalam menetapkan nama yang akan diajukan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kulonprogo, menjunjung etika politik dan hukum serta keberadaban.

"Jika kemudian diketahui terdapat etape-etape penjaringan hingga penetapan calon ditemukan penyimpangan hukum, maka perkumpulan masyarakat sipil Kabupaten Kulonprogo akan menempuh jalur hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai tindakan melanggar hukum bagi partai koalisi Hasto Wardoyo-Sutedjo, individu-individu di dalam Tim Penjaringan Calon Wakil Bupati, maupun pengambil keputusan lain," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Minarta juga meminta ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Kulonprogo tidak melakukan tindakan yang mencampur-adukkan kepentingan politik kekuasaan dengan posisinya sebagai ASN.

"Menjaga agar jalannya pemerintahan tidak melanggar hukum dan tidak melakukan politisasi kebijakan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya tindakan atau kebijakan yang menjurus kepada kepentingan politik kekuasaan maka masyarakat sipil Kabupaten Kulonprogo menyiapkan langkah-langkah hukum sebagai bentuk kontrol publik kepada penyelenggara pemerintahan," tuturnya.(OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More