Jumat 22 November 2019, 00:12 WIB

Sinergi Pemerintah dan Pengembang Mudahkan Akses Punya Hunian

Ghani Nurcahyadi | Ekonomi
Sinergi Pemerintah dan Pengembang Mudahkan Akses Punya Hunian

Dok. Apersi
Musyawarah Daerah dan seminar tentang perumahan Apersi DKI Jakarta

 

DALAM rangka mengatasi keterbatasan kuota pembiayaan rumah subsidi/FLPP dalam tahun ini, pengembang dapat merealisasikan pembiayaan melalui program BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko Heri Purwanto mengatakan, pengajuan permohonan penetapan besaran Dana BP2BT ke Bank telah dibuka sejak tanggal 15 November sampai dengan 30 November mendatang,

"Pemerintah akan mencairkan dana BP2BT sampai dengan tanggal 16 Desember 2019," kata Eko saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Sinergi Apersi DKI dan Stakeholder lainnya Dalam Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpendapatan Rendah di Musyawarah Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DKI Jakarta, Selasa (19/11).

Eko berharap, program itu jadi solusi bagi pengembang yang telah memiliki rumah ready stock dengan konsumennya. Ia menjelaskan, sesuai Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT,

Pemerintah memberikan kemudahan persyaratan, antara lain penyediaan uang muka paling sedikit 1%, lama menabung paling singkat 3 (tiga) bulan dengan batasan saldo terendah tabungan pemohonan (Rp2.5juta).

Baca juga : Tiga Menteri Jokowi Dapat Penghargaan RCA 2019

Perubahan juga terkait ketentuan penyediaan Sertifikat Layak Fungsi yang digantikan dengan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Rumah sebagai salah satu syarat akad kredit.

Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Dzikra Kurniawan menjelaskan, khusus untuk warga Jakarta, Pemda DKI melalui APBD menyediakan dana untuk program KPR dengan DP nol Rupiah.

Selain DP nol Rupiah, fitur program juga dilengkap dengan suku bunga maksimum 5%, bebas premi asuransi, provisi dan biaya admin kredit dan tenor hingga 20 tahun.

"Sasarannya adalah penduduk DKI Jakarta yang telah menikah, namun belum memiliki rumah sendiri dan memiliki penghasilan tetap dibawah Rp7juta per bulan. Program ini akan dikerjasakan dengan Bank-bank penyalur KPR di Jakarta," katanya.

Kepala Divisi Rumah Subsisi Bank BTN Jakarta Yut Penta mengatakan, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, selain menyalurkan program subsidi pemerintah seperti FLPP dan BP2BT, Bank BTN juga telah menyiapkan Program KPR BTN MBR dengan fitur uang muka 5%, suku bunga tahun ke I-II 9%, Tahun ke III 10%, Tahun ke IV 11, Tahun ke V 12% dan Tahun ke VI dan seterusnya Bunga Pasar.

"Kenaikan bunga berjenjang ini diterapkan seiring dengan meningkatnya pendapatan konsumen. Sehingga memiliki kemampuan angsur yang lebih tinggi. Dan Jangka waktu program ini selama 20 tahun dan bebas PPN,” ujarnya.

Sementara itu Asisten DeputiPerumahan, Pertanahan dan Infrastruktur Kemenko Bidang Perekonomian Bastari Pandji Indra mengungkapkan, pemerintah sedang mengkaji beberapa pola kebijakan terkait pembiayaan perumahan diluar skema pembiayaan eksisting.

Baca juga : BTN Syariah Garap Potensi Properti di Kendari

Sesuai Rancangan Kebijakan RPJMN 2020-2024 Bidang Perumahan, arah kebijakan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan di daerah perkotaan untuk permukiman Pemerintah sedang mengkaji Program Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana pemerintah menyediakan lahan yang dapat dikembangkan oleh Badan Usaha.

"Dikaji pula kebijakan pembiayaan lainnya untuk revitalisasi permukiman tapak yang tidak layak atau perumahan komersial bertingkat tinggi (rusun) dengan pola Joint Redevelopment Project (JRP), disamping pola lainnya yang memanfaat pengembangan infrastruktur melalui konsep TOD (Transit Oriented Development) dan Land Value Capture (LVC)," ujarnya.

Bastari menegaskan, Pemerintah mengharapkan Apersi menjadi mitra pemerintah untuk bekerja sama dalam mendukung, mengawal, serta menghantarkan kesuksesan Program Sejuta Rumah, terutama dengan meningkatkan pembangunan rusunawa dan rumah tapak untuk MBR.

Sementara itu, pada momen Musda Apersi DKI Jakarta juga dilakukan pelantikan oleh Ketua DPP Apersi Djunaedi Abdillah terhadap Patlina Kurniati yang terpilih memimpin Apersi DKI Jakarta periode 2019-2023. (RO/OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More