Kamis 21 November 2019, 23:30 WIB

Negara Harus Bisa Beri Kepastian ke Korban First Travel

Antara | Humaniora
Negara Harus Bisa Beri Kepastian ke Korban First Travel

Mi/Susanto
Wakil ketua Komisi VII DPR RI Ace Hasan Syadzily

 

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Sadzily mengatakan negara harus memberikan kepastian kepada korban First Travel yang sudah menyetorkan uangnya tetapi tidak diberangkatkan umroh.

"Negara atau pemerintah harus bertanggung jawab memastikan nasib para korban First Travel karena kejadian itu juga akibat dari kelalaian negara," kata Ace dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema Ideal Aset First Travel Disita Negara ? yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan kasus hukum First Travel sudah selesai setelah ada putusan Mahkamah Agung, yang salah satunya menyebutkan aset First Travel diambil oleh negara.

Meskipun sudah selesai, tetapi Ace mengemukakan masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan para korban, yaitu melalui proses perdata, misalnya aset First Travel yang diambil negara dikembalikan kepada para korban.

Baca juga : Kejaksaan Agung Cari Terobosan Hukum

"Seharusnya aset First Travel bisa dikembalikan kepada korban karena negara sama sekali tidak dirugikan. Justru yang didapat First Travel adalah harta yang berasal dari penipuan yang korbannya banyak sekali," tambahnya.

Ace menilai, kasus First Travel bisa terjadi juga karena kelalaian yang dilakukan negara, terutama dalam hal pengawasan terhadap praktik-praktik penyelenggaraan umroh dan pelindungan kepada calon jamaah.

"Yang terjadi saat ini, alih-alih memberikan pelindungan, justru aset First Travel diserahkan kepada negara," ujarnya. (OL-7)

Baca Juga

AFP/Dok. Kementerian BUMN

Tak Tinggal di Bandung, Erick Thohir tak Bisa Jadi Relawan Vaksin

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 00:15 WIB
"Salah satunya adalah keharusan berdomisili di Bandung Raya dan larangan meninggalkan wilayah penelitian hingga penelitian selesai....
MI/M. Irfan

Bagian Dari Negara, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 22:09 WIB
Devi menjelaskan RUU Masyarakat Hukum Adat apabila sudah disahkan membantu negara untuk menunaikan mandat konstitusi dengan memenuhi...
Dok. Pribadi

Perluas Bisnis Kecantikan dengan Memaksimalkan Teknologi

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 21:06 WIB
Tidak cukup hanya mengandalkan media sosial seperti Instagram dan Facebook, saluran lain seperti situs juga harus digarap dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya