Jumat 22 November 2019, 04:10 WIB

DPR Minta OJK Cepat Selamatkan Muamalat

Ant/E-1) | Ekonomi
DPR Minta OJK Cepat Selamatkan Muamalat

(Antara/Dewa Wiguna)
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subhi (kiri) dalam diskusi Inkubasi Bisnis Syariah yang diadakan InfoBank di Jakarta, Kamis (21/11/2019)

 

KOMISI XI DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih progresif menentukan langkah penyelamatan Bank Muamalat agar tidak semakin berlarut-larut yang malah menggerogoti kondisi bank syariah itu.

"Dia (OJK) regulator, dia tidak boleh bersandar terus dengan kehati-hatian, harus segera ambil suatu batas, time limit, kapan dilakukan langkah penyelamatan," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subhi dalam Diskusi Inkubasi Bisnis Syariah, di Jakarta, kemarin.

Per Agustus 2019, laba bank syariah pertama di Indonesia itu anjlok 94%, hanya mencapai Rp6,8 miliar, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Jika tidak segera diambil langkah tegas dari regulator, kondisi bank syariah tersebut bisa jadi semakin tidak sehat karena kondisi likuiditas merosot.

"Kami dorong OJK segera mengambil langkah, menentukan investor," ujarnya. Ia menambahkan, ada dua investor yang berencana masuk, yaitu Al Falah dan Ilham Habibie.

Keberadaan investor, lanjut dia, dinilai sangat penting untuk menyuntikkan modal bagi Bank Muamalat. Apalagi bank itu masih memiliki fundamen yang kuat dan kukuh untuk diselamatkan.

Komisi XI DPR, kata dia, menjadwalkan akan melakukan pembahasan khususnya terkait investor dengan OJK.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mendorong perbaikan kualitas aset dengan menyelesaikan kredit macet sebagai salah satu upaya menyelamatkan Bank Mualamat. "Bisa dijual di bawah tangan dengan persetujuan pemilik agunan atau dilelang," katanya.

Namun, langkah tersebut dapat dilakukan jika sudah ada investor yang menyuntikkan dana kepada bank syariah pertama di Indonesia itu.

Setelah ada tambahan modal dan perbaikan aset, Piter mendorong ada pergantian strategi yang didukung dengan manajemen baru yang kompeten.(Ant/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More