Kamis 21 November 2019, 18:50 WIB

Ekonomi tidak Boleh Dimonopoli Pengusaha Besar

Haryanto | Nusantara
Ekonomi tidak Boleh Dimonopoli Pengusaha Besar

MI/Bary Fathahilah
Kepala BPIP, Prof Hariyono

 

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila, khususnya para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dengan memperkokoh dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

"Ekomomi kita tidak boleh dimonopoli oleh pengusaha besar. Sebaliknya, ekonomi kecil tidak boleh pasif, karena ekomomi Pancasila tidak di atas meja para profesor, harus aktif sehingga gotong royong antara pemerintah, swasta, dan rakyat bisa tumbuh," ujar Kepala BPIP, Prof Hariyono, usai Diskusi Kelompok Terarah dengan tema 'Aktualisasi Pancasila pada Organisasi Masyarakat Jawa Tengah' di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/11).

Menurut dia, BPIP ingin ekonomi kerakyatan yang berkembang di Indonesia tidak berjalan secara konvensional sehingga pihaknya menggandeng kalangan akademisi di bidang ekonomi dan para pelaku UKM agar mau terlibat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

"Kami coba menyinergikan berbagai pihak, termasuk pelaku UKM agar tidak terjerat pengetahuan kognitif bersifat teoretik dan kami berharap kalangan akademisi ekonomi melihat praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat," katanya.


Baca juga: Pemerintah Petakan Potensi Wisata Petualangan


Ia mengungkapkan, jika permodalan menjadi kendala utama dalam pengembangan UKM terutama yang menyangkut ekonomi kerakyatan.

"Kedaulatan ekonomi bukan sekadar jargon para politikus atau pejabat nehara, tapi bagaimana kemandirian ekonomi itu bisa kita mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Dr Rima Agristina, menambahkan, perlu ada pemetaan persoalan jika pemerintah ingin mengangkat pelaku UKM pada berbagai program-program pemerintah.

"Oleh karena itu, kami pertemukan kelompok-kelompok UKM supaya bisa mengarusutamakan Pancasila secara gotong royong," katanya.

Kegiatan diskusi tersebut dihadiri sejunlah dekan dan dosen ekonomi serta bisnis dari berbagai perguruan tinggi, termasuk 150 pelaku UKM di bawah binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Jawa Tengah. (OL-1)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More