Kamis 21 November 2019, 11:49 WIB

Klaten Tetapkan Tiga Desa Antipolitik Uang

Djoko Sardjono/Adi Kritiadi | Politik dan Hukum
Klaten Tetapkan Tiga Desa Antipolitik Uang

MI/Djoko Sardjono
Ketua Badan Pengawas Pemilu Klaten, Arif Fatkhurrohman

 

JELANG pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Klaten, Jawa Tengah (Jateng), tiga daerah ditetapkan sebagai desa antipolitik uang dan tiga desa pengawas.

Tiga desa anti politik uang yakni Desa Jemawan, Gesikan, dan Desa Kebondalem Lor. Sedangkan desa pengawas ialah Desa otangan, Wunut, dan Jambu Kulon.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten, Arif Fatkhurrohman mengatakan, untuk mewujudkan pemilu yang jurdil dan bermartabat pihaknya telah meluncurkan gerakan desa pengawasan dan desa tolak politik uang.

Untuk sementara ini telah ditetapkan tiga desa pengawasan dan tiga desa antipolitik uang. Gerakan pengawasan partisipatif itu akan dikembangkan di desa-desa lain guna mewujudkan pemilu berkualitas di Klaten.

''Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan mencegah praktik politik uang dalam pemilu terus kami sosialisasikan. Misal, melalui gerebeg pasar di Jatinom dan Pedan,'' jelasnya.

Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Klaten, Azib Triyanto menambahkan, pemilih yang rasional dan cerdas adalah
bagian penting dari upaya menciptakan pemilu yang kualitas dan bermartabat.

Menyoal praktik politik uang, menurut Azib, pola pikir atau mainset masyarakat wani pira (berani berapa) yang berkembang dalam pemilu selama ini harus diubah menjadi isoh apa (bisa apa) calon yang akan dipilih.

Sementara itu, Bawaslu Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) gandeng media massa untuk memperkuat pengawasan partisipatif guna menyukseskan Pilkada.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan, kegiatan ditujukan untuk mengajak peran serta media dan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu. Momentum ini, sangat penting untuk menyamakan persepsi tentang pengawasan antara lembaga Bawaslu dengan media agar pesta lima tahunanan bisa berjalan lancar.
 
"Sinergi antara Bawaslu dan media bisa tetap terjalin terutama dalam hal pemberitaan yang harus bisa mengawal perjalanan demokrasi di Indonesia. Bawaslu sebagai mitra media begitu juga sebaliknya harus saling menjaga dan membutuhkan satu sama lain, tanpa peran mereka tentu semakin kerepotan,'' paparnya. (Ol-11)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More