Kamis 21 November 2019, 13:30 WIB

Polisi Filipina: Perokok Elektrik akan Ditangkap

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
Polisi Filipina: Perokok Elektrik akan Ditangkap

AFP/DANTE DIOSINA JR
Seorang konsumen berada di sebuah toko vape di Manila, Filipina.

 

POLISI Filipina, Rabu (20/11) diperintahkan untuk menangkap siapa pun yang tertangkap basah menggunakan rokok elektrik atau vape di depan umum. Perintah itu dilansir hanya beberapa jam setelah Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan akan melarang vape.

Larangan mendadak, yang diungkapkan Duterte, Selasa (19/11) malam, menambah reaksi global yang meningkat terhadap vape, produk yang pernah dipromosikan tidak terlalu berbahaya dibandingkan rokok tembakau.

Duterte, mantan perokok, menyebut vape beracun dan mengatakan vaping adalah memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh pengguna.

Dia memerintahkan penangkapan siapa pun yang menghisap vape di depan umum di negara yang sudah memiliki beberapa peraturan antirokok terberat di Asia itu.

Baca juga: Asosiasi Vape Minta Pemerintah Buka Dialog

Tidak ada perintah resmi dan tertulis yang dipublikasikan yang menjelaskan ruang lingkup larangan atau hukuman untuk pelanggaran.

Duterte terkenal secara internasional karena tindakan keras antinarkotika yang mematikan. Tetapi, ia juga menargetkan tembakau dengan larangan merokok yang luas di depan umum.

Mengutip 'perintah presiden', pada Rabu (20/110, sebuah pernyataan dari kepala kepolisian Filipina memerintahkan efektif per hari itu, semua unit polisi secara nasional menegakkan larangan penggunaan vape dan memastikan semua pelanggar ditangkap.

Larangan itu terjadi beberapa hari setelah otoritas kesehatan Filipina melaporkan cedera paru terkait vaping pertama di negara itu, yang mengakibatkan seorang gadis 16 tahun dirawat di rumah sakit.

Pada September 2019, India menjadi negara terbaru yang melarang impor, penjualan, produksi, dan iklan rokok elektrik, dengan alasan keprihatinan khusus bagi kaum muda mereka.

Vape sudah dilarang di beberapa tempat seperti Brasil, Singapura, Thailand, dan negara bagian Massachusetts di Amerika Serikat. (AFP/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More