Kamis 21 November 2019, 09:50 WIB

Gerindra Usulkan Nama Wagub, PKS Merasa Terzalimi

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Gerindra Usulkan Nama Wagub, PKS Merasa Terzalimi

Ilustrasi MI
Ilustrasi Cawagub.

 

KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Mohammad Arifin merasa terzalimi dengan tindakan Partai Gerindra yang mengajukan empat calon wakil gubernur (cawagub) DKI.

Menurutnya, dengan mengajukan calon wakil gubernur, Gerindra malah menunda pemilihan wakil gubernur.

"(Merasa) terzalimi kalau menunda-nunda pemilihan wagub. (Bisa) menzalimi masyarakat Jakarta juga karena akan mengganggu kinerja gubernur," ucap Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (21/11).

Saat ini, PKS sedang mempertimbangkan usulan empat cawagub dari Gerindra. Adapun empat nama baru cawagub tersebut ialah Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah

"Sedang dipelajari oleh DPP PKS. Kita melihat sisi kemaslahatannya bagi masyarakat DKI. Banyak pertimbangan yang menjadi parameter apakah empat nama ini kita terima atau tidak," tutur Arifin.

Baca juga: Ade Armando Diperiksa Terkait Meme Joker Anies

Empat nama tersebut bersaing dengan dua usulan cawagub dari PKS yakni, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Dari enam nama usulan itu akan dipilih dua orang yang akan mengikuti tahap pemilihan oleh DPRD DKI.

Namun, Arifin mengatakan pihaknya sampai saat ini belum memutuskan apakah nantinya dua cawagub itu berasal dari PKS semua atau bisa dari PKS satu orang dan Gerindra satu orang.

"Itu kan usulan Gerindra ke DPP PKS. Nanti DPP PKS akan menerima atau tidak, itu sedang dikaji. Kami apresiasi saja nama-nama itu. Kita lihat saja kesepatan-kesepakatan mana yang maslahatannya lebih besar bagi rakyat DKI," tandas Arifin. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More