Kamis 21 November 2019, 09:00 WIB

Partisipasi Publik Penting Bagi Baleg

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Partisipasi Publik Penting Bagi Baleg

DOK DPR RI
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

 

Partisipasi publik sangat penting bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat merumuskan berbagai produk perundang-undangan. Daya kritis dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat terutama kaum akademisi dibutuhkan dalam menyusun daftar inventaris masalah (DIM) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU).

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengemukakan persoalan ini seusai menerima delegasi mahasiswa dan akademisi dari Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah di Ruang Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2019). Baleg menerima para mahasiswa Tadulako untuk beraudensi dan berbagai pengetahuan tentang berbagai regulasi maupun RUU yang sedang dirumuskan Baleg.

“Ini tradisi yang bagus. Kita menjelaskan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekaligus kita banyak menerima masukan. Partisipasi publik bisa kita laksanakan. Ini sebuah masukan yang berharga buat DPR bahwa para mahasiswa sangat kritis memberi masukan. Ini bagian dari partisipasi publik yang bisa kita dengar dalam pembuatan UU,” tutur Supratman saat diwawancara usai pertemuan.

Selain memberi masukan atas berbagai RUU yang sedang dan akan dirumuskan Baleg, para mahasiswa juga meminta penjelasan bagaimana alur dan proses sebuah Undang-Undang (UU) bisa dihasilkan. Kepada para mahasiswa, Supratman menjelaskan semua proses legislasi di Baleg hingga menjadi UU. Prosesnya pasti melibatkan perguruan tinggi, baik dalam menyusun DIM sampai sosialisasi produk UU yang sudah disahkan.

“Sosialisasi akan kita terus lakukan. Cuma tidak mungkin semua tempat bisa dilakukan sosialisasi. Tapi kita berusaha melibatkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan termasuk salah satunya Universitas Tadulako. Kampus ini sudah kita libatkan untuk pembuatan naskah akademik dan draf RUU. Bahkan, staf pengajar Tadulako sudah masuk jadi salah satu tim yang bekerja sama dengan Badan Keahlian DPR,” tutup Anggota F-Gerindra ini. (RO/OL-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More