Kamis 21 November 2019, 05:00 WIB

Asosiasi Vape Minta Pemerintah Buka Dialog

(Ant/E-2) | Ekonomi
Asosiasi Vape Minta Pemerintah Buka Dialog

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/
Seorang pemakai rokok elektronik (e-cigarette)

 

KETUA Asosiasi Vaper Indonesia (AVI) Johan Sumantri meminta Menteri Kesehatan membuka dialog untuk menyelesaikan polemik pro-kontra rokok elektrik. Pasalnya, sampai saat ini asosiasi rokok elektrik belum pernah diajak berdiskusi sehingga penyelesaian masalah rokok elektrik justru menjadi berlarut-larut.

"Kami ingin sekali bisa berdialog langsung dengan Bapak Menkes untuk membahas rokok elektrik yang terancam untuk dilarang. Sebagai konsumen, kami ingin Bapak Menkes mendengar aspirasi kami agar bisa membuat keputusan yang tepat," kata Johan melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Dengan berdialog langsung, sambungnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memperoleh informasi yang akurat mengenai rokok elektrik dari sisi konsumen.

Johan melanjutkan, untuk menanggapi berita negatif yang beredar seharusnya Kemenkes dan lembaga-lembaga terkait membuat kajian ilmiah yang komprehensif mengenai rokok elektrik terlebih dulu. Kajian ilmiah tersebut kemudian dijadikan acuan dalam membuat regulasi dan standar produk bagi rokok elektrik yang sesuai dengan karakteristik produk dan profil risikonya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantoni menyerukan masyarakat tak mengonsumsi vape demi kesehatan.

"Dari awal, statement kita adalah melarang. Pelarangan bukan pembatasan, kita tuh ngomong pelarangan konsumsi vape atau rokok elektrik di Indonesia," kata Anung.

Dia menambahkan, dari diskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, mengemuka wacana pelarangan vape.

"Kalau bicara rokok elektrik, secara keseluruhan termasuk hasil diskusi dengan Pak Menko PMK, posisi kita adalah melarang untuk hal itu. Kalau kemudian nanti Badan POM yang punya otoritas melakukan pelarangan sebuah produk, itu tentu adalah yang baik," jelasnya.

Kementerian Kesehatan menyatakan pelarangan konsumsi untuk vape. Namun, untuk pelarangan distribusi dan produksi vape perlu diatur oleh lembaga terkait lainnya. (Ant/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More