Rabu 20 November 2019, 17:30 WIB

Mahasiswa UGM Gugat UU DIY, Sultan Yogya: Wajar Saja

Ardi Teristi Hardi | Nusantara
Mahasiswa UGM Gugat UU DIY, Sultan Yogya: Wajar Saja

Antara
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

 

MAHASISWA Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Felix Juanardo Winata mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) Huruf d Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012. UU tersebut mengatur tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam hal kepemilikan tanah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, tidak ada masalah jika ada yang mengajukan gugatan ke MK. Hal tersebut dinilai hal yang wajar.

"Enggak apa-apa, wajar saja. Dasarnya apa, alasanya apa, nanti alasannya sendiri saja," kata Sultan di Kepatihan, Rabu (20/11).

Sultan pun mengatakan, belum tahu langkah-langkah dari Pemda DIY terkait gugatan tersebut.

Sekda Pemda DIY Kadarmanta Baskara Aji mempersilakan Felix mengajukan gugatan ke MK. Ia hanya berpesan, agar yang bersangkutan memahami lebih dalam tentang UU Keistimewaan DIY.

Baca juga: Sultan HB X akan Dilantik Jadi Gubernur DIY 2017-2022 di Jakarta

Pasalnya, gugatan serupa juga pernah diajukan ke MK dan tidak ada masalah. "Menurut saya, saudara Felix menyesuaikan saja dengan UU (Keistimewaan DIY) yang ada," kata dia.

Namun, Baskara mengaku tidak berwenang untuk mendikte Felix. Dia mengatakan, pihaknya bersedia menjelaskan secara menyeluruh tentang materi, isi, filosofi, riwayat UU Keistimewaan DIY.

Baca juga: Handoko Tetap Lawan Instruksi 1975

Seperti diberitakan, mahasiswa Fakultas Hukum UGM Felix Juanardo Winata mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) Huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengatur kepemilikan tanah ke MK.

Menurut Felix, pemberlakuan pasal tersebut telah menyebabkan WNI berketurunan Tionghoa tidak dimungkinkan untuk menguasai suatu hak atas tanah dengan status hak milik di wilayah DIY. (X-15)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More