Rabu 20 November 2019, 15:45 WIB

Pimpinan KPK Gugat UU KPK ke MK

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Pimpinan KPK Gugat UU KPK ke MK

Antara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

 

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadi pemohon dalam uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diajukan koalisi masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi akan didaftarkan sore ini, Rabu (20/11).

Ketua KPK Agus Rahadjo akan menjadi salah satu pemohon. Dia mendukung pengajuan gugatan terhadap UU KPK hasil revisi itu lantaran dianggap akan melemahkan kerja-kerja lembaga antikorupsi itu.

"Saya sendiri ikut sebagai pihak (pemohon)," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11) siang.

 

Baca juga: UU KPK Digugat Formil dan Materiil

 

Agus juga tetap berharap Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas UU KPK baru hasil revisi.

"Kalau berkenan untuk menerbitkan perppu akan lebih baik. Tapi hari ini kita akan mengantarkan judicial review ke MK," imbuh Agus.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga akan menjadi salah satu pihak pemohon dalam gugatan tersebut. Dia menyatakan sebagai pimpinan KPK turut menjadi pemohon dengan kedudukan hukum (legal standing) yang cukup beralasan. Sebelumnya, gugatan tersebut disampaikan dari koalisi masyarakat sipil.

"Kita punya legal standing-nya. Kalau hanya dari civil society ada perdebatan legal standingnya apa, sehingga teman-teman civil society juga berpendapat yang memiliki legal standing dari awal memang kita (KPK)," kata Saut.

Sebelumnya, UU KPK hasil revisi juga sudah digugat oleh kalangan mahasiswa dan advokat. Proses gugatan saat ini masih disidangkan. (OL-8)

Baca Juga

DOK MI

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Juga Divonis Penjara Seumur Hidup

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 26 Oktober 2020, 23:38 WIB
Selain pidana seumur hidup, Heru juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti senilai Rp10,72...
dok mi

Setahun Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara Rp338,8 Triliun

👤Al Abrar 🕔Senin 26 Oktober 2020, 22:32 WIB
Setahun Kejagung juga telah menyelidiki 1.477 perkara selama periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020. 986 perkara di antaranya telah masuk...
Antara

KPK Eksekusi Eks Bupati Talaud ke LP Tangerang

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 26 Oktober 2020, 22:15 WIB
Sri Wahyumi terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya Benhur...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya