Rabu 20 November 2019, 15:30 WIB

1200 Kendaraan Mewah di DKI Tunggak Pajak

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
1200 Kendaraan Mewah di DKI Tunggak Pajak

MI/SUsanto
Lamborghini Aventador berkelir emas terparkir di lobby hotel di kawasan Mega Kuningan

 

SEBANYAK 1.200 kendaraan mewah di DKI Jakarta diketahui menunggak pajak kendaraan bermotor.

Potensi pajak yang dapat diraih dari kendaraan mewah tersebut mencapai Rp30 miliar.

"Ada sebanyak 1.200 kendaraan mewah. Belum ada potensi denda, tapi kita menyebutnya itu potensi pendapatan kita dari situ. Nilainya mencapai Rp30 miliar," kata Wakil Kepala Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Yuandi Bayak Miko di Balai Kota, Rabu (20/11).

Kendaraan-kendaraan yang dikenai pajak kendaraan mewah dalam perpajakan DKI ialah yang bernilai beli di atas Rp1 miliar.

Yuandi mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk mengejar para pengemplang pajak, salah satunya adalah dengan memblokir KTP.

"Kita blokir KTP pemilik kendaraan. Yang diblokir itu pajaknya. Sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemindahan kepemilikan atau menerbitkan STNK," ungkapnya.

Selain itu, BPRD DKI juga melakukan upaya penagihan pajak door to door. Menurutnya, dari upaya door to door ini dirinya menemukan banyak pemilik kendaraan yang kedapatan menggunakan KTP orang lain untuk melakukan pembelian kendaraan mewah.

"Nah, kasus-kasus itu kami temukan justru saat melakukan door to door ini. Maka kita harapkan dengan pemblokiran ini pemiliknya yang asli datang ke kami dan memproses ini," ungkapnya.

Guna meminimalisasi pencatutan KTP orang lain untuk melakukan pembelian kendaraan mewah, Yuandi menyebut pihaknya juga sudah melakukan kerja sama dengan Kepolisian serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI.

"Artinya dari kepolisian pun nantinya kita harapkan saat memproses pengurusan balik nama kendaraan bisa memproses sesuai dengan pemilik kendaraan yang asli," tegasnya.(OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More