Rabu 20 November 2019, 10:00 WIB

Pemkot Jakut Tawarkan 160 Unit Rusun untuk Korban Gusuran Sunter

Yurike Budiman | Megapolitan
Pemkot Jakut Tawarkan 160 Unit Rusun untuk Korban Gusuran Sunter

ANTARA/M Risyal Hidayat
Sejumlah siswa sekolah dasar bermain di kawasan Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta.

 

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Jakarta Utara menawarkan fasilitas untuk para korban penggusuran Sunter berupa rusun dan sekolah. Ada sebanyak 160 unit Rusun Marunda siap menampung para warga gusuran yang sebelumnya tinggal di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Jakarta Utara.

"Ada 160 unit hunian rusun yang siap menampung warga yang sebelumnya bermukim di Jalan Agung Perkasa 8," kata Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko, Selasa (19/11).

Tidak hanya tempat tinggal, Pemkot Jakut juga memfasilitasi sarana pendidikan bagi anak-anak agar tetap bersekolah.

"Kami siapkan sekolah TK, SD, SMP Terpadu di Rusun Marunda. Kemudian SMAN 114 dan SMKN 49 yang lokasinya berada di wilayah Kecamatan Cilincing," kata Sigit.

Berdasarkan pantauan, ada dua posko terpadu yang tersedia di lokasi penggusuran bagi para warga yang hendak mendaftarkan diri untuk relokasi ke Rusunawa Marunda.

Baca juga: Soal Penggusuran, Anies Disarankan Belajar ke BTP

Posko tersebut juga sebagai tempat untuk memberikan informasi dan mendata warga yang berminat direlokasi.

"Pascapenertiban bangunan liar telah dibentuk Posko Terpadu yang akan memfasilitasi warga yang ingin pindah ke Rusun Marunda," ujarnya.

Selain rusun dan sekolah, Sigit juga menjelaskan pihaknya telah menawarkan sejumlah program pelatihan bagi para warga untuk beralih profesi, yang sebelumnya adalah menjual barang rongsokan.

Ia mengatakan bahwa profesi yang dipilih sebagian warga sebagai penjual rongsokan memiliki pendapatan yang tidak pasti.

"Konsep penataan ini juga untuk meningkatkan taraf dan derajat kehidupan masyarakat. Alternatif pilihan yang kami sampaikan sekali lagi ini bukanlah sesuatu yang sekadar memindahkan dari titik A ke titik B. Kami rancang sedemikian rupa, memastikan bahwa mereka bisa memiliki pendapatan yang tetap," tutup Sigit.(OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More