Rabu 20 November 2019, 09:45 WIB

Ditawari Pelatihan, Warga Gusuran Sunter Menolak

Yurike Budiman | Megapolitan
Ditawari Pelatihan, Warga Gusuran Sunter Menolak

MI/ADI MAULANA IBRAHIM
Anak-anak penghuni bangunan semipermanen di Sunter melihat alat berat milik Pemkot Jakarta Utara menghancurkan kediaman mereka.

 

PUSAT Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara menawarkan sejumlah program pelatihan kepada warga gusuran Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, untuk mengasah keahlian mereka.

Sebelumnya, para korban penggusuran meminta tempat usaha baru ke pemerintah daerah, lantaran tempat yang digusur di Sunter bukan hanya tempat tinggal tapi juga tempat berdagang barang rongsokan.

Menanggapi itu, Kepala BPKD Jakarta Utara Siti Nurbaiti mengatakan pihaknya menawarkan program pelatihan untuk membantu warga beralih profesi.

"Tadi kami membagikan brosur program pelatihan. Menawarkan program pelatihan peningkatan keahlian mereka," kata Siti saat ditemui di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (19/11).

Siti menjelaskan, ada empat kelas program pelatihan yaitu web developer, operator komputer, desain grafis, dan teknik listrik. Seluruh program pelatihan nantinya dibimbing Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Ini merupakan program yang tidak terencana. Tapi seluruh instruktur PNS kami siap kapan pun kelas pelatihan dibuka," kata dia.

Baca juga: Soal Penggusuran, Anies Disarankan Belajar ke BTP

Ia berharap setelah warga mengikuti pelatihan tersebut, mereka dapat berwirausaha sesuai dengan keahlian yang diberikan.

"Setiap kelas program keahlian akan digelar selama 15 hari kerja, tanpa batas minimal peserta. Ini program nonbudgeter, maka tidak ada batas minimal peserta pelatihan. 3-4 peserta juga bisa kami mulai kelasnya," pungkas Siti.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat di lokasi penggusuran, Ahmad Dahri, mengatakan ia dan warga lain enggan beralih profesi dari usaha sebelumnya.

"Warga di sini usahanya barang rongsokan. Semua pedagang di sini sebenarnya tidak mau meninggalkan tempat ini. Pada intinya kami maunya ya dagang kayak di tempat sini. Jadi kalau dikasih dagangan lain saya rasa (warga) di sini kayaknya tidak nyambung. Karena kami kan dagangnya hanya rongsokan," jelas Ahmad saat ditemui.

Ia pun sepakat dengan warga untuk menolak pindah ke rusun Marunda yang difasilitasi pemerintah.

"Kalau dibilang di rumah susun saya rasa tidak sesuai banget ya (dengan profesi sebelumnya). Kalau dipindah ke usaha lain, atau dagangan lain, saya rasa satu tahun belum tentu jalan. Masih harus belajar lebih," tutup Ahmad.(OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More