Rabu 20 November 2019, 07:25 WIB

Dua Tersangka Korupsi Solok Selatan Dicekal

Dhk/P-4 | Politik dan Hukum
Dua Tersangka Korupsi Solok Selatan Dicekal

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pd
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah ke luar negeri dua tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat.

Dua tersangka yang dicegah ialah Bupati Solok Selatan 2016-2021 Muzni Zakaria dan pemilik PT Dempo Bangun Bersama Muhammad Yamin Kahar.

"KPK telah mengirimkan surat ke pihak imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap MZ (Muzni) dan MYK (Muhammad Yamin)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Febri menjelaskan pencegahan ke luar negeri tersebut efektif berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak 8 November 2019.

Muzni Zakaria sudah beberapa kali diperiksa komisi sebagai tersangka. Terakhir ia diperiksa pada September lalu, tetapi KPK hingga belum tidak melakukan penahanan.

Dalam kasus itu, Muzni diduga melakukan praktik rasuah terkait dengan pembangunan jembatan dan Masjid Agung di Solok Selatan.

Muzni diduga menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang sejumlah Rp460 juta dari pemilik Grup Dempo Muhammad Yamin terkait dengan proyek Jembatan Ambayan.

Muzni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Muhammad Yamin Kahar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada kesempatan lain, KPK kembali memeriksa sejumlah kepala dinas dan pejabat daerah di lingkungan Pemkot Medan. Komisi menyelisik dugaan suap berupa setoran uang kepada Wali Kota Tengku Dzulmi Eldin.

Sejumlah saksi yang diperiksa antara lain Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Qamarul Fattah, istri Kadis Pendidikan Kota Medan Hafni Hanum, dan Kepala Satpol PP Kota Medan M Sofyan. (Dhk/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More