Selasa 19 November 2019, 22:02 WIB

Klasterisasi Dorong Peningkatan Penelitian di Perguruan Tinggi

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
Klasterisasi Dorong Peningkatan Penelitian di Perguruan Tinggi

MI
Ilustrasi penellitian

 

KEMENTERIAN Riset dan Teknologi (Kemenristek)/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mendorong peningkatan riset di perguruan tinggi.

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Soemantri Brodjonegoro meminta pihak perguruan tinggi agar tidak hanya fokus pada siis pendidikan dan pengajaran saja, tapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat.

"Kami berharap kerja sama dan dukungan dari perguruan tinggi negeri/swasta sehingga kita bisa mempunyai perguruan tinggi yang lengkap tidak hanya di sisi pendidikannya saja atau pengajaran tapi juga di sisi penelitian dan pengabdian masyarakat," kata Bambang dalam konferensi pers Hasil Klasterisasi Perguruan Tinggi Bidang Penelitian 2016-2018 di Gedung II BPPT, Jakarta, Selasa (19/11).

Salah satu upaya yang dilakukan Kemenristek/BRIN untuk meningkatkan penelitian di perguruan tinggi yakni melalui klasterisasi kinerja penelitian perguruan tinggi.

Penilaian ini dilakukan setiap tiga tahun sekali dengan menggunakan empat komponen penilaian yakni sumber daya penelitian, managemen penelitian, luaran penelitian, dan revenue generating.

Baca juga : Rahasia Bisa Berusia 100 Tahun Lebih

"Kita harus berani membandingkan posisi kita masing-masing di perguruan tinggi secara relatif dengan yang lain. Jangan sampai pimpinan hanya memikirkan yang terbaik buat universitanya tanpa melihat universitas lain. Mau tidak mau pemeringkatan adalah suatu konsekuensi logis dari adanya perhatian kita pada penelitian," tuturnya.

Bambang menjelaskan, selain untuk mendorong peningkatan ranking universitas secara keseluruhan, klasterisasi juga penting bagi pemerintah ketika melakukan prioritas riset nasional dan memberikan penugasan kepada perguruan tinggi yang dianggap sudah memenuhi standar untuk menjadi mitra peneliti.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati menambahkan, sistem klasterisasi juga dapat mempermudah pemerintah untuk mengetahui seberapa banyak peningkatan kualitas penelitian di perguruan tinggi di Indonesia.

Berbagai intervensi pun telah dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan penelitian di perguruan tinggi.

"Tentunya kami intervensi dengan berbagai kebijakan, misalnya riset berbasis output, memudahkan mereka dalam penelitian, itu kan suatu intervensi di samping skemanya berubah dan jumlah anggarannya berubah," tuturnya.

Dari hasil penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi periode 2016-2018, terdapat 47 perguruan tinggi yang masuk dalam kelompok mandiri, 146 perguruan tinggi dalan kelompok utama, 479 perguruan tinggi di kelompok madya dan 1.305 perguruan tinggi kelompok binaan.

Baca juga : Mutiara Berusia 8.000 Tahun Ditemukan

Jumlah perguruan tinggi yang berkontribusi di bidang penelitian pun meningkat dari 1.447 perguruan tinggi pada 2013-2015 menjadi 1.977 perguruan tinggi pada 2016-2018.

Dimyati memastikan, 47 perguruan tinggi yang masuk dalam kelompok mandiri akan mendapat dana hibah penelitian yang lebih banyak dibandingkan kelompok lain.

Anggaran maksimal yang dapat dikelola oleh perguruan tinggi klaster mandiri adalah sebesar Rp30 miliar per tahun, perguruan tinggi klaster utama Rp15 miliar per tahun, perguruan tinggi klaster madya sebesar Rp7,5 miliar per tahun, dan perguruan tinggi binaan sebesar Rp2 miliar per tahun.

"Yang jelas jatah hibah penelitian pada mereka (kelompok mandiri) lebih besar dan otomatis mereka punya keleluasaan untuk melakukan fokus penelitian," terangnya.

Adapun 10 perguruan tinggi dengan kinerja penelitian tertinggi yang juga masuk dalam kelompok mandiri yaitu Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Andalas, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Udayana. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More