Rabu 20 November 2019, 03:00 WIB

Kemendag Permudah Pelaporan Barang Impor

MI | Ekonomi
Kemendag Permudah Pelaporan Barang Impor

ANTARA
Aktivitas Ekspor Impor

 

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) memperkenalkan aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKTN) untuk memudahkan pelaporan dan pendaftaran barang impor dan produksi dalam negeri.

Dengan adanya aplikasi itu, para pelaku usaha dan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) tidak perlu mendatangi langsung kantor Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).

Dirjen PKTN Veri Anggrijono mengatakan penyediaan aplikasi tersebut untuk mengawasi dan mengecek nomor pendaftaran barang (NPB) bagi produk impor dan nomor registrasi produk (NRP) bagi produk dalam negeri yang telah diberlakukan SNI secara wajib.

"Per 1 Desember nanti Ditjen PKTN menyiapkan sistem pelaporan pendaftaran secara online. Jadi, yang selama ini pelaku usaha harus ke Jakarta dari berbagai daerah untuk mendaftar, nanti bisa melakukannya secara online," jelas Veri, kemarin.

Setelah ada sistem itu, sambung Veri, pelaku usaha dan LPK hanya perlu masuk ke sistem dengan nomor pendaftaran barang (NPB) untuk barang impor ataupun barang produksi dalam negeri.

Kementerian Perdagangan pun akan dimudahkan untuk menelusuri sirkulasi barang melalui sistem tersebut, termasuk untuk memastikan asal produksi dan impor barang tersebut.

Veri mengklaim proses pelaporan dan pendaftaran akan memakan waktu maksimal tiga hari. Meskipun sebelumnya juga memerlukan waktu 3 hari untuk proses pendaftaran, kata Veri, dengan sistem online akses dimudahkan dengan menggunakan teknologi.

"Ya maksimal tiga hari dan ini kan secara online. Jadi, ini mencoba memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Istilahnya kami maksimalkan itu paling lama tiga hari. Kalau Presiden (Joko Widodo) minta 5 menit, ya kami usahakan juga," tandas Veri.

Dia menambahkan, dengan diterbitkannya Permendag Nomor 81 Tahun 2019, layanan pendaftaran NPB dan LPK secara daring dilakukan efektif pada 1 Desember 2019 melalui portal SIMPKTN. (Hld/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More