Rabu 20 November 2019, 02:00 WIB

Penyerapan APBD Minim, TP4D Dievaluasi

Penyerapan APBD Minim, TP4D Dievaluasi

Ilustrasi
APBD

 

KEJAKSAAN Agung memastikan mengevaluasi Jaksa Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kota Depok. Hal terseebut karena penyerapan APBD selalu tidak sesuai target dan menyisakan anggaran cukup besar saban tahunnya.

"Yang dievaluasi keberadaannya. Yang pasti apakah nantinya akan ditiadakan atau diganti dengan bentuk nama yang lain masih dilakukan kajian," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri, kemarin.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, kemarin. Tajudin mengatakan Pemerintah Kota Depok mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) sebesar Rp763 miliar dari Rp3,2 triliun APBD 2019.

"Tingginya Silpa Kota Depok karena Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok tidak becus dalam mengelola APBD," kata Tajudin.

Menurut Tajudin, sejumlah kontraktor mengaku banyak pejabat SKPD bermain mata dengan kontraktor binaan pejabat Depok. Akibatnya proyek infrastruktur yang dibiayai APBD menjadi tidak maksimal.

Salah satu kontraktor barang dan jasa di Kota Depok, Hotman kepada Media Indonesia, kemarin membenarkan hal tersebut. Dia mencontohkan, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok pejabatnya terang-terangan menjual proyek kepada kontraktor binaan mereka untuk mengerjakan proyek pertamanan. Syaratnya asalkan kontraktor memberikan fee 5 persen dari harga pagu proyek. "Ada 17 proyek di sana yang nilainya miliaran dan itu dibagi-bagikan kepada kontraktor binaan mereka," ujarnya.

Selain proyek lelang, menurut Hotman, pejabat DLHK juga membagi-bagi puluhan proyek tanpa lelang alias PL ke kolega-kolega. Nilai proyek PL yang dibakannya itu nilainya di bawah Rp200 juta," ujar Hotman.

Hotman menyebu, beraninya pejabat DLHK Kota Depok membagi-bagi proyek karena merasa tak bakal dimonitoring Jaksa TP4D Kota Depok.

Mengenai ini, Kepala Seksi Pembangunan Pertamanan DLHK Kota Depok Pramadia mengatakan jika proyek lelang ditenderkan di bagian layanan pengadaan."Bisa dicek i sana," ujatrnya.

Terpisah, Ketua TP4D Kota Depok Kosasih mengaku tidak keberatan keberadaan TP4D di tiadakan alias dihapus. "Kalau dianggap sebagai bagian dari masalah, tidak masalah pimpinan mengevaluasinya. Kami tidak mempermasalahkannya, tanpa TP4D pun kami tetap jaksa," katanya. (KG/J-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More