Selasa 19 November 2019, 21:35 WIB

Tidak ada Tempat Buat CPNS Terpapar Radikalisme di Pemprov DKI

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Tidak ada Tempat Buat CPNS Terpapar Radikalisme di Pemprov DKI

MI/Ferdinandus Rabu
Untuk mencegah tindakan radikalisme, para warga diaspora diminta untuk menjaga persatuan dan kerukunan.

 

KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir menegaskan tidak boleh ada calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang terpapar paham radikalisme. Menurutnya, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menjadi acuan untuk mengetahui seorang pelamar terpapar radikalisme atau tidak.

"Alhamdulillah, dari tahun ke tahun kalau yang bersangkutan ketahuan terindikasi (paham radikalisme), enggak bakal lulus. Karena ada sistem yang mengurusi itu. Dari soal-soal tes seleksi ada indikatornya apakah mereka terpapar atau tidak," ungkap Chaidir kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa (19/11).

baca juga: Kualitas Pendidikan Mandek Gara-gara Terpapar Radikalisme

BKD DKI juga akan meminta keterangan lebih dalam kepada CPNS yang lolos. Dari keterangan dan data tersebut, pihaknya akan mengetahui seperti apa rekam jejak mereka.

"Kemudian, kami juga mengetahui laporan dari masyarakat, kurang dan kelebihanya kita bisa tahu. Sejauh ini tidak ada (PNS DKI terpapar radikalisme). Semua pada patuh terhadap aturan. Kalau ada radikal bisa kelihatan langsung," jelas Chaidir

Chaidir juga mengungkapkan jumlah pelamar pegawai negeri sipil (PNS) saat ini mencapai 13.416. Pendaftaran CPNS 2019 mulai dilakukan pada Senin (11/11) lalu.

"Formasi yang paling banyak peminat adalah guru kelas, perawat dan bidan," terangnya.

Pembukaan lowongan CPNS, kata Chaidir, hingga 25 November. Pemprov DKI Jakarta membuka menerima CPNS 2019 sebanyak 2.998 orang. Dimana, mereka akan mengisi tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis administrasi. (Ins/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More