Rabu 20 November 2019, 01:40 WIB

Tuntaskan Kasus Bank DKI di Ranah Hukum

Tuntaskan Kasus Bank DKI di Ranah Hukum

MI/Pius Erlangga
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kasus dugaan pembobol-an ATM oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta harus diselesaikan secara hukum.

"Itu biar Kepala Satpol PP yang urus. Tapi, kalau semua (menyangkut) tindak pidana, tentu harus diproses hukum dan dituntaskan secara hukum," kata Anies di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, sebanyak 12 anggota Satpol PP DKI diduga membobol Bank DKI (pencucian uang) senilai Rp32 miliar dan kini te-ngah diperiksa di Polda Metro Jaya. Aksi tersebut dilakukan sejak Mei lalu. 12 anggotanya itu mengambil uang di anjungan tunai mandiri (ATM) bersama dengan rekening mereka di Bank DKI. Dengan begitu, Anies secara tegas akan memecat oknum yang terlibat dalam kejadian pembo-bolan ATM itu.

"Semua yang terlibat dibebastugaskan agar proses hukumnya biar jalan. Kita tahu itu merupakan pelanggaran pidana. Kalau pidana itu ada proses hukumnya sendiri," jelas Anies.

Selain proses hukum, Anies juga meminta insiden itu harus diungkap permasalahan admi-nistrasinya. Pasalnya, kejadian itu menyangkut aset Pemprov DKI.

Kepala Satpol PP DKI, Arifin menegaskan tidak ada pencucian uang, korupsi, atau pembobolan Bank DKI yang dilakukan para anggotanya. Yang terjadi hanyalah mereka mengambil uang di rekening Bank DKI melalui ATM Bersama. Namun, saldo tidak berkurang meski uang sudah diambil. Para petugas Satpol PP yang terlibat bertugas di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan di Satpol PP Provinsi DKI. Meski demikian, Arifin belum tahu mengapa banyak oknum anggota Satpol PP yang terlibat dalam kasus ini.

"Itu sedang didalami dari pihak kepolisian modusnya gimana? Apa dari mulut ke mulut menyampaikan. Mungkin yang lebih paham kita tunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian. Kita tidak bisa mendahului proses pemeriksaan kita tunggu," ungkap Arifin.

Di tempat terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menilai ada yang tidak benar soal sistem keamanan Bank DKI. "Sistemnya enggak beres. Kami dari Fraksi PDIP meminta kepada teman-teman di Komisi B untuk memanggil Direktur Utama Bank DKI untuk minta pertanggungjawabannya," ujar Gembong.

Pemanggilan tersebut, menurut Gembong, karena menyangkut aset Pemprov DKI. Diduga, modus pembobolan uang di ATM Bank DKI tersebut secara bertahap hingga mencapai Rp32 miliar. Namun, saldo di rekening Satpol PP itu tak berkurang meski penarikan terus dilakukan. "Iyalah (harus dipanggil). Sampai aset Pemprov bisa diambil karyawan DKI sendiri luar biasa itu. Lah iya dong (musuh dalam selimut). Sudah luar biasa itu," tegas Gembong.

Gembong mengimbau kepada Bank DKI untuk memerhatikan sistem, pengawasan, dan tanggung jawab atas insiden tersebut. Pasalnya, pembobolan tersebut bisa berdampak pada nasabah Bank DKI.

"Sudah pastilah (nasabah bisa kabur). Dampaknya pasti akan ke sana. Makanya Komisi B lah yang membidangi. Nanti kita minta orang-orang di fraksi yang ditugaskan untuk bisa memanggil, minta pertanggungjawaban terhadap aset yg dimiliki rakyat DKI. Itu kan asetnya rakyat DKI," tandas Gembong. (Ins/Ssr/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More