Selasa 19 November 2019, 18:33 WIB

DNKI Dorong Agen Bank Tingkatkan Inklusi Keuangan

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
DNKI Dorong Agen Bank Tingkatkan Inklusi Keuangan

Antara/Audy Alwi
Layanan perbankan

 

DEWAN Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) terus mendorong peran agen bank untuk meningkatkan inklusi keuangan Indonesia. Sebab agen bank merupakan instrumen penting dalam pemerataan akses masyarakat kepada layanan keuangan formal.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir dalam keterangan resminya, Selasa (19/11), menyebutkan jumlah agen bank mengalami peningkatan yang signifikan.

Sejak program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) diluncurkan pada 2015, jumlah agen bank naik pesat dalam setahun pertama yang semula 60.000 agen menjadi 1 juta agen.

Meski begitu, imbuh Iskandar, pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal harus terus berlanjut demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Mayoritas agen bank di Indonesia, terutama agen Laku Pandai melayani CICO alias isi saldo dan tarik tunai. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat langsung menyimpan penghasilan dengan aman, serta menarik sebagian dari tabungan kapanpun dibutuhkan," kata Iskandar.

Baca juga : Inklusi Keuangan Melejit Tajam

DNKI, lanjutnya, mendorong peran agen bank untuk lebih agresif melayani masyarakat. "Masyarakat harus bisa mengakses layanan dan produk keuangan formal yang mudah, nyaman dan terjangkau," tutur Iskandar.

Iskandar menambahkan, peranan teknologi finansial (tekfin) harus dimaksimalkan oleh para agen bank untuk mampu memeratakan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Saat ini, ada lima juta agen tekfin di Indonesia yang dapat diberdayakan untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum terhubung dengan layanan keuangan formal, seperti wanita, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Iskandar yang juga menjabat Ketua Sekretariat DNKI, menegaskan, para pengampu kebijakan dan pelaku industri perlu memberi ruang bagi inovasi, namun di saat yang bersamaan selalu mengantisipasi berbagai resiko yang ada.

"Manajemen resiko perlu tetap dijaga, agar keberlangsungan usaha juga dapat berjalan sustainable," pungkasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More