Selasa 19 November 2019, 15:37 WIB

Pelimpahan Perkara Pengibaran Bendera Dinilai tidak Ikut Prosedur

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Pelimpahan Perkara Pengibaran Bendera Dinilai tidak Ikut Prosedur

MI/Abdillah Muhammad Marzuqi
Konferensi pers soal pelimpahan perkara pengibar bintang kejora di LBH Jakarta

 

PROSES pelimpahan perkara tersangka pengibaran bendera Bintang Kejora ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (18/11) dinilai tidak mengikuti prosedur seharusnya. Pemberitahuan yang hanya lewat pesan singkat dianggap sebagai cermin ketidakprofesionalan Polda Metro Jaya.

Salah satu Tim Advokasi Papua Oky mengungkapkan proses penyerahan 6 aktivis Papua kepada pihak Kejari Jakarta Pusat tanpa pemberitahuan yang layak kepada tahanan, keluarga dan kuasa hukum. Pemberitahuan tidak melalui surat resmi, hanya melalui pesan singkat pada aplikasi Whatsapp. Pemberitahuan juga disampaikan hanya berjarak beberapa jam saja dari proses penyerahan.

"Hal ini bertentangan dengan Pasal 75 Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur proses penyerahan tersangka dan barang bukti," terang Oky ketika memberi keterangan di Kantor LBH Jakarta, Selasa (19/11).

Baca juga: Pengibar Bendera Bintang Kejora Segera Diadili

Oleh karenanya, Tim Advokasi Papua bersama pihak keluarga juga menyampaikan pernyataan sikap tindakan Polda Metro Jaya yang menangani perkara ini tidak lah profesional dan unprosedural.(OL-5)

Baca Juga

MI/Benny Bastiandi

Wawan Setiawan Resmi Diajukan Demokrat jadi Cabup Cianjur

👤Benny Bastiandy 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:45 WIB
SEKRETARIS DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Wawan Setiawan, resmi ditunjuk sebagai calon Bupati Cianjur pada Pilkada...
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Dirut Baru TVRI Eks Kontributor Playboy, PKS: Offside Ini

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:31 WIB
Setiap penyelenggara negara harus tunduk kepada TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan...
MI/RAMDANI

Perpanjangan Darurat Covid-19 Tinggal Tunggu Presiden Jokowi

👤Henri Siagian 🕔Jumat 29 Mei 2020, 15:41 WIB
Di keputusan itu, masa darurat berlaku selama 91 hari atau sejak 29 Februari hingga 29 Mei atau hari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya