Selasa 19 November 2019, 09:47 WIB

KPK Siapkan Bukti Tambahan untuk Kasasi Sofyan Basir

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
KPK Siapkan Bukti Tambahan untuk Kasasi Sofyan Basir

MI/Susanto
Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan bukti tambahan untuk memperkuat kasasi yang telah diajukan ke Mahakamah Agung terkait vonis bebas eks Direktur Utama PLN Sofyan Basir oleh Tipikor. Pasalnya, KPK menyakini Sofyan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Kami akan serahkan juga sebagai bukti tambahan seperti rekam sidang ya, karena di sana akan terlihat pada persidangan kapan itu keterangannya, seperti apa dan juga bukti-bukti lain akan kami Jelaskan lebih lanjut," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Febri menambahkan, kasus tersebut seharusnya dapat terbukti, jika hakim mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti-bukti dalam persidangan yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

"Harapannya nanti Mahkamah Agung bisa mempertimbangkan secara lebih detail dan juga menggali kebenaran materiil dari perkara ini," lanjutnya.

Baca juga: 5 Jam KPK Periksa Anak Yasonna Laoly

KPK telah mengajukan kasasi ke MA pada Jumat (15/11). Lembaga antirasuah itu menyebut terdapat beberapa hal sudah didalami lebih lanjut dan akan dituangkan dalam memori kasasi.

"Ada waktu sekitar 14 hari untuk bisa menyelesaikan dan menyerahkan
 memori kasasi itu ke Mahkamah Agung," tuturya.

Pada 4 November 2019, Sofyan terlepas dari tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

JPU KPK menyebut Sofyan memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Pembahasan tersebut dinilai ada unsur tindak pidana korupsi. (OL-2)

Baca Juga

Dok. Kowani

Hak-Hak Kaum Perempuan Harus Terus Diperjuangkan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 00:54 WIB
Sudah banyak undang-undang maupun peraturan hukum, yang melindungi hak-hak kaum perempuan, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang perlu...
MI/BARY FATHAHILAH

Survei Publik Sebut Kinerja Jaksa Agung Memuaskan

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:53 WIB
Survei mengukur dua hal isu utama, yakni tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kinerja para...
Ilustrasi/ Antara

Presiden: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Reformasi Struktural

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:45 WIB
"Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," imbuh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya