Selasa 19 November 2019, 09:34 WIB

AS Sebut Permukiman Israel di Tepi Barat tidak Lagi Ilegal

Willy Haryono | Internasional
AS Sebut Permukiman Israel di Tepi Barat tidak Lagi Ilegal

AFP/AHMAD GHARABLI
Permukiman Israel di dekat Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina

 

AMERIKA Serikat (AS) mengubah posisi mereka terhadap isu permukiman Israel di Tepi Barat dan tidak lagi memandangnya sebagai sesuatu yang ilegal.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan status Tepi Barat adalah sesuatu yang harus dinegosiasikan langsung oleh Israel dan Palestina.

"Setelah mempelajari perdebatan semua kubu secara seksama , AS menyimpulkan pembangunan permukiman sipil Israel di Tepi Barat tidak lagi inkonsisten dengan hukum internasional," kata Pompeo kepada awak media, dilansir dari BBC, Selasa (19/11).

"Menyebut pendirian permukiman sipil (Israel) sebagai sesuatu yang inkonsisten terhadap hukum internasional tidak mampu mendorong berlanjutnya proses perdamaian," lanjut dia.

Baca juga: Penembakan di Oklahoma, Tiga Orang Tewas

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik langkah AS itu. Menurutnya, pergeseran posisi AS ini telah memperbaiki kesalahan historis dan menyerukan negara-negara lain untuk mengikuti langkah Washington.

Sementara kepala negosiator Palestina Saeb Ereket menilai keputusan AS sebagai risiko terhadap stabilitas, keamanan dan perdamaian global. Perubahan posisi AS juga berpotensi mengganti hukum internasional dengan hukum rimba.

Permukiman di Tepi Barat adalah salah satu isu yang paling sering diperdebatkan Israel dan Palestina.

Sekitar 600 ribu Yahudi tinggal di 140 permukiman sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman tersebut ilegal di bawah hukum internasional.

Palestina sejak lama menyerukan agar semua permukiman Israel di Tepi Barat dihilangkan. Palestina menyebut kehadiran permukiman Israel membuat cita-cita mendirikan negara independen di masa mendatang akan sulit, atau bahkan mustahil terwujud. (Medcom/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More