Selasa 19 November 2019, 10:20 WIB

3 Parpol tidak Setuju Amendemen Terbatas

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
3 Parpol tidak Setuju Amendemen Terbatas

MI/Susanto
Ketua MPR Bambang Soesatyo

 

KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan ada tiga partai politik yang belum setuju bila amendemen UUD 1945 hanya untuk menghadirkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketiga parpol tersebut ialah Golkar, PKS, dan Demokrat.

"Menurut tiga parpol tersebut, kalau hanya untuk menghadirkan GBHN, cukup dengan UU. Karena itu kami bersafari kebangsaan untuk menggali lebih dalam lagi, apa yang bisa kami tuntaskan dari pekerjaan rumah MPR periode lalu," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.  

Dia mengatakan safari politik tersebut bertujuan untuk membuka ruang publik guna memberikan masukan kritis. MPR mengundang publik dan parpol untuk mendapatkan masukan apakah perlu melakukan amendemen atau tidak. "Jadi bukan soal yakin meyakinkan, justru kami mengundang publik dan parpol untuk meyakinkan kami apakah melakukan atau tidak melakukan amendemen," ujar Bamsoet.

Dia mengatakan safari kebangsaan yang dilakukan pimpinan MPR dengan mengunjungi pimpinan parpol, dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas institusinya dari pekerjaan rumah (PR) MPR periode sebelumnya yang merekomendasikan perlunya amendemen terbatas guna menghidupkan GBHN. Selama ini, kata dia, ada lima wacana yang berkembang, yaitu amendemen terbatas, penyempurnaan, perubahan menyeluruh, kembali ke UUD 1945 yang asli, dan tidak perlu amendemen.  

Menurutnya, saat ini MPR masih dalam tahap menjaring aspirasi publik terkait usulan amendemen. "Kami saat ini masih dalam tahap menjaring aspirasi publik karena sampai sekarang, belum menerima adanya usulan yang ingin mengubah UUD atau amendemen," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny K Harman mengatakan fraksinya menolak amendemen yang berkaitan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut dia, langkah mundur demokrasi bila pemilihan presiden-wapres dikembalikan ke MPR.

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny K Harman.

 

"Menurut kami itu set back. Ada pemikiran yang seolah-olah misleading," ucap Benny.

Dia mengatakan ada pemikiran seolah-olah pemilihan langsung presiden dan kepala daerah menciptakan keterbelahan masyarakat dan menjadi sebuah ancaman. Ia menilai itu bukan ancaman, melainkan risiko pilihan demokrasi elektoral dan bukan menjadi alasan kembali ke sistem lama. (Cah/Ant/P-3)

Baca Juga

MI/Benny Bastiandi

Wawan Setiawan Resmi Diajukan Demokrat jadi Cabup Cianjur

👤Benny Bastiandy 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:45 WIB
SEKRETARIS DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Wawan Setiawan, resmi ditunjuk sebagai calon Bupati Cianjur pada Pilkada...
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Dirut Baru TVRI Eks Kontributor Playboy, PKS: Offside Ini

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:31 WIB
Setiap penyelenggara negara harus tunduk kepada TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan...
MI/RAMDANI

Perpanjangan Darurat Covid-19 Tinggal Tunggu Presiden Jokowi

👤Henri Siagian 🕔Jumat 29 Mei 2020, 15:41 WIB
Di keputusan itu, masa darurat berlaku selama 91 hari atau sejak 29 Februari hingga 29 Mei atau hari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya