Selasa 19 November 2019, 06:38 WIB

Dana Jemaah First Travel Dinilai Layak Dikembalikan

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Dana Jemaah First Travel Dinilai Layak Dikembalikan

MI/BARY FATHAHILAH
Calon jemaah umrah First Travel membentangkan spanduk kekecewaan saat mengikuti sidang perdana kasus dugaan penipuan First Travel

 

PAKAR Hukum Pidana Jamin Ginting menilai jemaah berhak menerima dana yang telah disetorkan ke First Travel. Pasalnya, uang yang dititipkan jemaah bukan bagian dari tindak kejahatan.

"Karena mereka tidak punya niat jahat untuk bersama-sama dengan pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan," ujar Jamin dalam program Prime Talk Metro TV, Senin (18/11).

Jamin mengatakan, dalam pertimbangan putusan, seharusnya hakim mempertimbangkan aspek lain di luar ketentuan hukum pidana. Sejatinya, dalam KUHP tidak diatur bahwa barang bukti tidak bisa dikembalikan atau dibagikan, namun dikembalikan ke negara.

"Dalam konteks ini, saya kira, dalam memutuskan suatu perkara, hakim bukan melihat dari ranah dari sisi kepastian hukum saja. Rasa keadilan dalam masyarakat enggak muncul dalam putusan itu," kata Jamin.

Baca juga: Ini Alasan Aset First Travel Dirampas Negara

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan, atas putusan kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, jaksa penuntut umum yang bakal melakukan eksekusi terhadap aset First Travel. Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok untuk diserahkan ke negara.

"Semua berpulang kepada jaksa sebagai eksekutor setelah nanti dieksekusi disetorkan ke kas negara. Kemudian (aset) apakah dikemanakan itu tergantung negara, saya yakin negara punya hati, hadir di tengah-tengah masyarakat," ujar Abdullah.

MA sebelumnya memutuskan seluruh harta dan aset First Travel diserahkan ke negara, bukan ke jemaah. Dari ribuan barang bukti, terdapat sejumlah aksesori seperti tas dan kaca mata mewah, juga sejumlah kendaraan.

Barang-barang mewah tersebut dibeli dari uang para jemaah calon umrah yang mendaftar ke First Travel. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More