Selasa 19 November 2019, 07:30 WIB

Peran Daerah Urus Kaum Disabilitas Diperbesar

Atalya Puspa | Humaniora
Peran Daerah Urus Kaum Disabilitas Diperbesar

. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/nz
Menteri Sosial Juliari Batubara (kedua kiri) melihat aktivitas penyandang tunanetra mengoperasikan komputer saat kunjungan kerja di Bali

 

MULAI 2020, pemerintah pusat menuntut peran aktif daerah dalam mengurusi kebutuhan para penyandang disabilitas dari sisi anggaran maupun kebijakan. Hal itu ditegaskan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Margiyuwono, di Jakarta, kemarin.

Dari sisi anggaran, terangnya, mulai tahun depan pengadaan alat bantu bagi kaum disabilitas akan diserahkan pada pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk menciptakan efektivitas dalam pengadaan alat bantu.

"Tahun 2020 tidak boleh ada dana untuk alat bantu kaum disabilitas. Kami sudah anggarkan pada dana alokasi khusus di provinsi dan kabupaten. Alokasinya untuk sekitar 7 ribu alat bantu," kata Margiyuwono saat ditemui dalam acara Media Briefing menjelang Hari Disabilitas Internasional yang diperingati pada 3 Desember mendatang.

Pada 2018 tercatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 21 juta jiwa, mulai dari disabilitas level sedang hingga berat. Selama ini, tuturnya, pemerintah pusat kewalahan dalam menangani permintaan pengadaan alat bantu dari daerah.

Misalnya, untuk pengadaan kursi roda yang diminta dari Aceh yang tadinya seharga Rp2 juta per unit, bisa menghabiskan dana lebih dari itu karena tambahan biaya lain-lain.

"Untuk proses ke pusat akan menghabiskan biaya lebih dari segitu. Makanya, janganlah pusat mengurus hal-hal dasar seperti itu lagi," cetusnya.

Dalam APBN 2019, Kementerian Sosial menganggarkan dana Rp139 miliar untuk bantuan sosial asistensi penyandang disabilitas. Sebanyak Rp7,5 miliar untuk pengadaan alat bantu dan Rp81 miliar di antaranya, dialokasikan untuk bantuan sosial penyandang disabilitas.

Sisanya untuk kampanye dan monitoring daerah yang sudah memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas.

Terdapat 18 daerah yang memiliki perda tentang penyandang disabilitas, yakni Sulbar, Sultra, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sumbar, Sumsel, Ke-pulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, NTT, Gorontalo, Jabar, Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Jambi, Sulteng, dan Sulsel. "Diharapkan, isu disabilitas dapat diselesaikan di tingkat daerah," cetusnya.

Fasilitas publik

Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril mengatakan, saat ini perhatian pemerintah terhadap disabilitas sudah lebih besar. "Kalau dulu, teman-teman disabilitas gak mungkin bisa ikut CPNS. Sekarang, semua bisa. Walaupun persentasenya hanya sekitar 2%," ucapnya.

Ke depan, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih agar kaum disabilitas dapat mengakses fasilitas umum. Misalnya, mesin ATM yang saat ini sulit dijangkau mereka yang bertubuh mungil atau rumah sakit maupun bangunan yang minim akses pengguna kursi roda.

Ke depan, Margiyuwono mengatakan penyandang disabilitas akan diberikan kemudahan mulai dari potongan biaya transportasi, insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan disabilitas, dan masih banyak lagi. (H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More