Selasa 19 November 2019, 06:50 WIB

Kebijakan Relaksasi demi Masyarakat Bawah

Dero Iqbal Mahendra | Ekonomi
Kebijakan Relaksasi demi Masyarakat Bawah

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/
DP KREDIT RUMAH MBR DITURUNKAN

 

Diharapkan terdapat dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan agar program tersebut tidak tersendat di tengah jalan.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) merilis relaksasi terkait dengan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Dalam kebijakan relaksasi tersebut di antaranya menyangkut pelonggaran persyaratan uang muka atau downpayment (DP) dari 5% menjadi 1%.

Asosiasi Pengembang Perumahan Realestat Indonesia (REI) menyambut positif relaksasi itu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Bambang Eka Jaya menuturkan kebijakan tersebut dapat mendukung sektor properti, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"DP 1% itu pernah dibicarakan dengan Pak Menteri Basuki sekitar dua bulan yang lalu. Kebijakan Kementerian PU-Pera selama ini selalu kondusif dan mendukung, khususnya kepada sektor MBR, bahkan kebijakan hunian berimbang 1:2:3 juga sudah dipermudah," tutur Bambang kepada Media Indonesia, kemarin.

Meski begitu, dirinya mengingatkan kepada pemerintah bahwa kebijakan positif itu harus dapat dilaksanakan dengan baik. Soalnya, persoalan selama ini berada pada implementasi di lapangan.

Bambang mengharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara langsung tentang kebijakan relaksasi itu kepada pihak terkait, khususnya di daerah. Selain itu, terdapat dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan agar program tersebut tidak tersendat di tengah jalan.

Kebijakan relaksasi lain pada BP2BT, yaitu pengurangan masa menabung dari enam bulan menjadi tiga bulan, perpanjangan masa berlaku surat keputusan penerima manfaat BP2BT dari 20 hari menjadi 30 hari, dan kemudahan persyaratan sertifikat laik fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Diperlukan

Relaksasi sejumlah kebijakan di bidang properti mutlak diperlukan. Ini berdasarkan Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia yang mengindikasikan pertumbuhan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan III 2019 masih terbatas.

Hal ini tecermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan III 2019 yang masih tumbuh terbatas sebesar 0,50% (qtq) jika dibandingkan dengan 0,41% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2019, pertumbuhan IHPR diprakirakan sedikit melambat menjadi 0,45% (qtq).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali menilai survei itu memang menggambarkan pasar properti yang masih mengandalkan segmen MBR. "Pasar atas dan apartemen masih belum tumbuh signifikan. Untuk rumah landed bagi MBR masih bergairah, tapi terkendala kelangkaan kuota rumah susidi bagi MBR," ujarnya.

Di sisi lain, pasar properti pada tahun depan diproyeksi menggeliat ditandai dengan harga properti yang mengalami kenaikan. Namun, optimisme investor diyakini tidak sebesar tahun lalu bila melihat suplai.

"Untuk permintaan pasar masih didominasi kalangan menengah dan bawah. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun depan juga dapat meningkatkan daya beli konsumen," ujar Country Manager Rumah.com, Marine Novita, dalam pemaparan Property Market Outlook 2020, Selasa (12/11).

Kendati begitu, sebagian konsumen kelas menengah bawah berpendapat harga properti relatif mahal dan tingginya DP. Meningkatnya permintaan properti kelas menengah atau di bawah Rp500 juta menjadi peluang besar bagi pengembang.

Menurutnya, permintaan kelas menengah cukup besar. Seharusnya ini menjadi peluang bagi pengembang untuk mengembangkan hunian itu. (Tes/S-3))

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More