Senin 18 November 2019, 21:23 WIB

Pembakaran Sampah Plastik Secara Terbuka Tidak Dibenarkan UU

mediaindonesia.com | Humaniora
Pembakaran Sampah Plastik Secara Terbuka Tidak Dibenarkan UU

Istimewa/KLHK
Dirjen) Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3 ) Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati dan sampah plastik.

 

DUREKTUR Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3 ) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, menegaskan bahwa pembakaran sampah plastik secara terbuka seperti di sejumlah industri tahu tidak dibenarkan.

Vivien Ratnawati mengatakan pembakaran sampah plastik secara terbuka melanggar Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

“UU  No 18 Tahun 2018 sudah jelas melarang pembakaran sampah plastik secara terbuka. Jadi, itu tidak dibenarkan,” ujar Vivien Ratnawati menjawab pertanyaan media di Jakarta, Senin (18/11).

Pernyataan Dirjen PSLB3 tersebut untuk menanggapi terkait pemberitaan mengenai masih adanya pabrik-pabrik tahu yang menggunakan bahan bakar dari plastik impor secara terbuka.

Untuk hal tersebut, Vivien Ratnawati menegaskan bahwa pemerintah  secara intensif melakukan kunjungan lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda)  untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di lokasi.

Untuk mengatasi persoalam pembakaran sampah plastik secara terbuka, Dirjen PSLB3 menjelaskan pemerintah telah di Rapat Terbatas atau Ratas Kabinet pada 27 Agustus 2019. Rapat telah menghasilkan berbagai langkah-langkah konkret berkaitan dengan perubahan regulasi yang semakin ketat.

“Pada saat ini, sebenarnya sudah tidak ada lagi pasokan timbulan sampah plastik baru yang merupakan ikutan dari impor scrap kertas secara signifikan,” kata Vivien.

Terkait penggunaan plastik sebagai bahan bakar, Dirjen PSLB3 mengatakan, inisiatif sampah plastik diolah menjadi bahan bakar, adalah upaya yang baik sebagai solusi sampah plastik dalam negeri.

Akan tetapi, kata Vivein, untuk mendapatkan bahan bakar yang dapat memenuhi standar pasar dan komersial, haruslah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bahan bakar.

“Untuk itu diperlukan standar teknologi, tidak hanya sekedar teknologi yang tepat guna, karena berkaitan juga dengan emisi, safety, dan sebagainya,” ujar Vivien yang menegaskan bahwa pemerintah tidak mentolerir sampah impor.

Reekspor

Sebelumnya dalam suatu kesempatan, Dirjen PSLB3  mengatakan, pemerintah Indonesia melakukan ekspor kembali (reekspor) 428 kontainer sampah bercampur limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) ke negara asal.

Tindakan tersebut merupakan upaya tegas pemerintah terhadap para importir sampah skrap plastik yang melanggar aturan.
 
"Kami melakukan reekspor berkoordinasi dengan Bea dan Cukai," ucap Vivien saat jumpa pers bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Menurut Vivien, penanganan importasi limbah ilegal memerlukan proses yang tidak sebentar.

"Perlu penguatan pemahaman antarinstansi terkait penanganannya, termasuk dalam melakukan pengawasan di border dan postborder. Diperlukan data dan informasi yang akurat serta prosedur yang jelas jika dilakukan pengembalian limbah ilegal tersebut ke negara asal," papar Vivien. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More