Senin 18 November 2019, 20:42 WIB

Defisit APBN Meningkat, Pengamat Nilai Wajar

Ihfa Firdausya | Ekonomi
Defisit APBN Meningkat, Pengamat Nilai Wajar

Istimewa
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah.

 

DEFISIT APBN per Oktober 2019 yang mencapai Rp289,1 Triliun (1,80% dari PDB) dinilai wajar. Hal itu mengingat adanya peningkatan belanja negara sementara target penerimaan pajak semakin jauh dari target.

Hal tersebut disampaikan Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah.

"Pelebaran defisit bukan suatu yang buruk apalagi sebuah dosa," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (18/11).

Menurutnya, pemerintah memang telah memproyeksikan defisit akan berada di atas 2%. "Strategi pelebaran defisit ini seharusnya yang diambil pemerintah ke depan," imbuhnya.

Di tengah perlambatan global, kata Piter, pemerintah harus meningkatkan permintaan domestik khususnya lewat konsumsi dan investasi.

Baca juga : Sri Mulyani Puas dengan Realisasi Belanja

"Itu bisa dilakukan dengan memberikan insentif fiskal berupa kelonggaran pajak, serta meningkatkan belanja. Konsekuensinya defisit APBN melebar, utang pemerintah meningkat. Ini yang disebut kebijakan kontrasiklus, melawan perlambatan global," jelasnya.

"Banyak negara melakukan kebijakan ini, membiarkan defisit fiskal melebar yang artinya utang pemerintah meningkat," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2019 per Oktober mencapai Rp289,1 triliun atau 1,80% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar Rp229,7 triliun atau 1,56% dari PDB.

"Posisi bulan Oktober defisit kita adalah pada angka Rp289,1 trilun atau sebesar 1,80% terhadap GDP," katanya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11). (Ol-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More