Senin 18 November 2019, 20:30 WIB

Perlu Kuatkan Pengawasan Dan Koordinasi Atasi Desa Fiktif

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Perlu Kuatkan Pengawasan Dan Koordinasi Atasi Desa Fiktif

MI
Ilustrasi dana desa

 

ANGGOTA Komisi II DPR RI asal Fraksi NasDem Syamsul Lutfi meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program dana desa dan pembentukan desa.

Hal itu untuk mengantisipasi mengantisipasi desa bodong yang hanya berorientasi mendapatkan pendanaan dari pusat. Syamsul menyebut, adanya desa fiktif merupakan kesalahan kolektif karena pembentukan desa melibatkan eksekutif dan legislatif.

"Maka pelajarannya pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus kuat koordinasi dan pengawasannya dengan pemerintah tingkat II dalam menata desa dan pembentukan desa," katanya kepada Media Indonesia, Senin (18/11).

Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri harus tegas menindak semua pelanggaran dalam pembentukan desa dan tidak serta merta menyetujui setiap usulan pembentukan desa.

Kemendagri juga perlu memastikan setiap pemekaran desa berorientasi pada pembangunan masyarakat dari sisi ekonomi, sosial, politik serta sumber daya manusia.

Baca juga : Mendes Klaim Punya Sistem Pengawasan Dana Desa

"Saya heran kenapa desa yang disebut sekarang fiktif itu lolos jika melihat prosedur pembentukannya yang pajang. Jangan-jangan ini hanya untuk mendapatkan dana desa semata, maka legislatif dan eksekutif harus teliti jangan sampai menerima usulan pembentukan desa yang berorientasi untuk mendapatkan anggaran semata," terangnya.

Menurut dia, permasalahan ini muncul karena ada sikap abai dari semua pihak karena desa tidak bisa terbentuk tanpa pengesahan legislatif dan eksekutif tingkat II melalui peraturan daerah (Perda), kemudian diperkuat melalui persetujuan pemerintah provinsi dan pusat.

Penyelesaian masalah desa fiktif pun harus dilakukan secara komprehensif untuk menutup celah kejadian serupa dan memberikan sanksi kepada para pihak yang terlibat didalamnya supaya menimbulkan efek jera.

Kementerian Dalam Negeri harus menindak tegas pihak yang terbukti melanggar aturan di kasus desa fiktif ini supaya ada efek jera kemudian seluruh dana desa yang sempat digunakan pun harus dikembalikan ke kas negara.

"Termasuk mengevaluasi perkara atas program dana desa yang disebutkan ICW itu ada sekitar 252 an itu perlu ditangani secara serius. Sebab dana desa itu tujuannya mulia dan berasal dari uang rakyat sehingga harus menuai manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari penyalahgunaan oleh siapapun itu," pungkasnya. (Ol-7)

Baca Juga

Dok.MI

Polri Usut Kasus Video Tik-tok Hina Jokowi dan Puan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 24 November 2020, 21:01 WIB
Video yang diunggah akun TikTok @acygacalfarucha, menyebut Jokowi dan Puan adalah keturunan...
MI/CAHYA MULYANA

Rakyat Majemuk Jadikan Indonesia Pilih Demokrasi

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 24 November 2020, 20:45 WIB
Demokrasi sering menghadapkan dua hal yang sama-sama diperlukan tetapi...
Puspenkum Kejagung

Jaksa Agung: Berikan Efek Jera di Sektor Ekonomi Pelaku Korupsi

👤Golda Eksa 🕔Selasa 24 November 2020, 20:08 WIB
Aparat penegak hukum (APH) sejatinya mulai menyesuaikan orientasi penegakan hukum yang selama ini...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya