Senin 18 November 2019, 12:13 WIB

Pengamat Minta Dishub Segera Terbitkan Aturan Operasi Otopet

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Pengamat Minta Dishub Segera Terbitkan Aturan Operasi Otopet

Antara
Warga menggunakan otoped melintas di jalur khusus sepeda di kawasan Blok M, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

 

PENGAMAT Transportasi Djoko Setijowarno meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menerbitkan aturan atau regulasi mengenai penggunaan otopet listrik.

Ia menuturkan dalam memuat regulasi penggunaan otopet listrik perlu diperhatikan beberapa hal. Regulasinya harus memuat wilayah operasional, batasan jumlah penumpang, batasan usia, batasan kecepatan yang diijinkan, perlengkapan atau atribut keselamatan yang harus dikenakan.

Menurutnya, otopet listrik bisa beroperasi di kawasan tertentu dapat diijinkan, misalnya di pedestrian dengan lebar tertentu.

"Karena tidak semua pedestrian bisa dilewati otoped listrik, terutama yang lebarnya kurang dari tiga meter. Lalu perlu diingat, bahwa beban maksimal yang mampu diangkut otoped listrik adalah 100 kilogram, sehingga satu otoped listrik hanya boleh ditumpangi oleh satu orang," kata Djoko dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (18/11).

Baca juga: Diambil Sejak Mei, Kasatpol PP Pertanyakan Sistem Bank DKI

Ia juga mengatakan, pengguna otoped listrik juga harus memperhatikan kondisi permukaan jalan yang dilalui. Apabila ada genangan air, permukaan jalan bergelombang dan kondisi jalan curam, seharusnya otoped listrik dituntun.

"Otoped listrik dilarang digunakan di jalan umum, kecuali jalan di kawasan perumahan dan permukiman. Otoped listrik bukan kendaraan bermotor, seperti halnya sepeda motor atau mobil," ungkap dosen Teknik Sipil di Universitas Katolik Soegijapranata itu.

Pemerintah, menurutnya, jangan berpacu yang tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan tetapi lebih melihat pada perlindungan keselamatan pengguna otoped listrik. (Ins/A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More