Senin 18 November 2019, 11:10 WIB

Masalah di Kolam Renang Emil

Bayu Anggoro | Nusantara
Masalah di Kolam Renang Emil

MI/Bayu Anggoro
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

 

BERMULA dari Iip Hidayat. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu memaparkan adanya anggaran revitalisasi Gedung Pakuan yang menelan anggaran Rp4 miliar.

Sebagian dana akan digunakan untuk membangun kolam renang. Pakuan ialah rumah dinas yang ditinggali Gubernur M Ridwan Kamil dan keluarganya.

"Kolam renang untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Pak Gubernur," ungkapnya.

Pro-kontra pun mengiringi rencana itu. Saking hangatnya, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu berusaha meredakannya dengan memberi penjelasan.

"Saya memiliki cedera lutut. Dokter menyarankan agar tidak berolahraga lari dan disarankan terapi berenang sehingga bisa fit, bugar, dan sehat menjalani tugas untuk wilayah seluas Jawa Barat ini," ujar Emil.

Namun, sepekan ini, penjelasan itu belum meredakan polemik. Karena itu, pakar pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Prof Muradi, meminta sang gubernur menghentikan pembangunan kolam renang.

"Kolam renang untuk Gubernur sangat tidak tepat jika menelan biaya besar. Itu akan menyakiti perasaan masyarakat yang seharusnya mendapatkan program kerja nyata dari pemerintah," paparnya.

Ia mengingatkan pembangunan yang dilakukan Gubernur dan jajarannya harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Seharusnya, Emil mendahulukan kebutuhan masyarakat seperti penambahan ruang kelas baru, pembangunan rumah sakit, hingga infrastruktur untuk menunjang mobilitas masyarakat.

Kolam renang, lanjutnya, merupakan kebutuhan pribadi sehingga kurang tepat apalagi jika menghabiskan uang rakyat miliaran rupiah. "Kalaupun dipaksakan, Emil bisa memberi alasan yang logis, baik ke masyarakat maupun legislatif. Alasan sakit tidak bisa diterima karena dia bisa berenang di kolam renang publik."

Efisiensi anggaran juga menjadi perhatian DPRD Sumatra Barat karena pada 2020 daerah ini membutuhkan anggaran besar untuk kegiatan berskala nasional, di antaranya, pilkada dan MTQ tingkat nasional.

"Anggaran dinas dan badan harus dicermati secara seksama. Event besar itu membutuhkan anggaran yang harus dipenuhi, mau tidak mau," tegas Ketua Komisi I DPRD Syamsul Bahri.

Ia mengingatkan kepala dinas tidak boleh hanya mengopi kegiatan tahun sebelumnya. "Harus ada inovasi program sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat." (BY/YH/N-2)

Baca Juga

Antara

Denpasar Raih Penghargaan Langit Biru Kategori Kota Besar

👤Ruta Suryana 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 01:00 WIB
Kota Denpasar dinilai sukses dalam melakukan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan...
MI/Palce Amalo

Gubernur Jemur Pegawai Dinas Terkotor

👤MI 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 00:55 WIB
SEBANYAK 103 pegawai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Nusa Timur (NTT) dihukum berjemur di bawah sinar...
ANTARA

Pemilihan Ditunda, Calon Kades di Ciamis Jatuh Sakit

👤Kristiadi 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 00:53 WIB
Selama tahapan sosialisasi dan kampanye, para calon kepala desa sudah mengeluarkan anggaran cukup besar antara Rp50 juta hingga Rp100...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya