Senin 18 November 2019, 09:20 WIB

Tak Bisa Dilihat hanya dari Biaya

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Tak Bisa Dilihat hanya dari Biaya

MI/ROMMY PUJIANTO
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

 

KEMENDAGRI ingin evaluasi sistem pilkada langsung. Tanggapan Anda?

Evaluasi atas penyelenggaraan pilkada langsung merupakan suatu keniscayaan karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas pascapemilihan. Bagaimana pada fase ini kita melakukan kajian untuk merangkum berbagai kelemahan dan kelebihan yang ada sehingga bisa menghasilkan tawaran kebijakan dan juga praktik pelaksanaan yang lebih baik lagi saat pemilihan mendatang.

 

Setujukah pilkada digelar secara asimetris?

Pilihan pilkada asimetris bukan sesuatu yang baru. Pilkada Aceh dengan keberadaan partai politik lokal dan persyaratan pencalonan yang khas, Pilkada DKI tanpa pilwako dan pilbub, serta Pilkada Yogyakarta tanpa pilgub adalah pilihan-pilihan asimetris yang sudah kita jalankan. Hanya pilihan itu tidak lepas dari konteks dan pertimbangan matang soal keistimewaan, sejarah, kondisi sosial, dan juga kemasyarakatan di masing-masing daerah itu. Bukan sekadar alasan menyederhanakan sistem rekrutmen politik daerah. Pertimbangan dan indikator pilihan (pilkada asimetris) itu yang harus dirumuskan dengan komprehensif, terbuka, transparan, dan akuntabel oleh pembuat kebijakan.

 

Menurut Perludem konsep pilkada mana yang menelan biaya politik besar, apakah pilkada langsung atau tidak langsung?

Perbandingan pembiayaan pilkada langsung dan tidak langsung harus dilakukan secara proporsional. Membandingkan fasilitasi hak rakyat untuk terlibat dalam penentuan sirkulasi elite dan pengisian posisi-posisi publik yang ada tidak bisa hanya dilihat dari berapa ongkos yang keluar untuk membiayainya, tetapi harus dilihat pula sebagai bagian dari membangun kualitas dan perilaku politik warga dalam membangun fungsi kontrol untuk membangun dan terlibat dalam tata kelola pemerintahan. Dalam praktik sebelum pilkada langsung, pilkada di DPRD melahirkan praktik traksaksional dan sandera terhadap calon dalam ruang gelap yang elitis dan minim kontrol publik. Akhirnya tujuan efektivitas dan transparansi pun jadi tidak tercapai.

 

Bagaimana seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem pilkada langsung yang dianggap memakan biaya politik tinggi?

Kita sudah sama-sama tahu apa yang jadi masalahnya, hanya saja pembuat kebijakan belum pernah tuntas untuk sungguh-sungguh mengambil kebijakan yang benar-benar bisa menjawab persoalan yang ada. (Gol/P-4)

Baca Juga

Dok. Kowani

Hak-Hak Kaum Perempuan Harus Terus Diperjuangkan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 00:54 WIB
Sudah banyak undang-undang maupun peraturan hukum, yang melindungi hak-hak kaum perempuan, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang perlu...
MI/BARY FATHAHILAH

Survei Publik Sebut Kinerja Jaksa Agung Memuaskan

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:53 WIB
Survei mengukur dua hal isu utama, yakni tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kinerja para...
Ilustrasi/ Antara

Presiden: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Reformasi Struktural

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:45 WIB
"Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," imbuh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya