Minggu 17 November 2019, 22:51 WIB

Pemerintah Akan Tingkatkan Kualitas Pembekalan Pranikah

Syarief Oebaidillah | Humaniora
Pemerintah Akan Tingkatkan Kualitas Pembekalan Pranikah

Antara/Rivan Awal Lingga
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

 

PEMERINTAH melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah memfasilitasi calon pasangan suami istri untuk mengikuti bimbingan pranikah. Namun faktanya, belum semua calon pasangan suami istri mendapat kesempatan mengikuti kegiatan pembekalan jelang pernikahan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pembekalan pranikah mestinya harus diberikan kepada setiap calon pengantin baru. Bahan materi pembekalan pun juga harus diperkaya.

"Penyelenggaraannya juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait. Antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UMKM serta BKKBN sebagai leading sektornya," kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya.

Pola dan waktu penyelenggaraannya pun harus fleksibel, tidak memberatkan calon pengantin tetapi efektif. Bahan atau materinya bisa berupa modul dan menggunakan moda Daring (online) maupun Luring (offline). Untuk  calon pengantin yang telah mengikuti pembekalan dengan baik memperoleh surat keterangan atau sertifikat.

Muhadjir menjelaskan, bimbingan pranikah adalah tanggung jawab lintas kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, KemenkopUKM, dah BKKBN.

Baca juga : Ma'ruf: Sertifikat Perkawinan bukan Syarat Utama Pernikahan

Pasalnya, pemahaman yang perlu diberikan kepada calon pengantin bukan hanya soal keagamaan melainkan multiaspek mencakup perencanaan keluarga, kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga masalah berketurunan (reproduksi).

Pembimbingan terhadap calon pengantin tidak hanya berhenti pada pembekalan saja, harus ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah.

Misalnya kalau diketahui bahwa calon pasangan pengantin belum punya penghasilan tetap dan ingin membuka usaha, maka yang bersangkutan harus di bukakan akses pendanaannya melalui Kementerian Koperasi-UMKM.

"Kebijakan tersebut harus diambil untuk meningkatkan  kualitas keluarga Indonesia. Karena keluarga adalah bagian dari hulu pembangunan manusia Indonesia," ujarnya.

Sementara itu masih banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga. Misalnya masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, bayi cacat lahir, stunting, gizi buruk, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan bawah umur, rumah tangga miskin, dan sebagainya..

“Apabila Hal tersebut tidak ditangani dengan sungguh-sungguh  bisa menggagalkan upaya membangun generasi masa depan Indonesia yang unggul dan berdaya saing, sebagaimana  visi bapak presiden Joko Widodo," pungkas Muhadjir. (RO/OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More