Minggu 17 November 2019, 22:21 WIB

Cegah Intoleransi, Revisi Aturan yang Hambar Kebebasan Beragama

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Cegah Intoleransi, Revisi Aturan yang Hambar Kebebasan Beragama

MI/Pius Erlangga
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri

 

PERINGATAN Hari Toleransi Internasional harus jadi momentum bagi negaa untuk hadir dan melindungi kebebasan beradama atay berkeyakinan di Indonesia (KBB).

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut sejumlah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah intoleransi, yaitu mencabut atau merevisi aturan di tingkat nasional maupun daerah yang membatasi hak atau kebebasan beragama.

"Kami mendesak pemerintah segera mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan," kata Gufron di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (17/11).

Selain itu, Imparsial juga mendesak agar pemerintah menegakkan hukum terhadap pelaku intoleransi guna mencegah aksi tersebut terulang lagi.

"Mendorong penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap para pelaku intoleransi untuk mencegah potensi keberulangan aksi-aksi intoleransi," tambah Gufron.

Baca juga ; Kebebasan Beragama Masih Tersandung Aturan Hukum

Hari Toleransoi Internasional yang jatuh setiap 16 November menurut Gufron, memiliki makna penting terhadap kondisi kekinian yakni semakin berkembangnya praktik intoleransi keagamaan terutama yang menyasar kelompok minoritas.

Padahal bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, keyakinan, dan ras. Keberagaman itu menjadi fundamen pendirian negara Indonesia, sehingga penting dan perlu dijaga dan dirawat dengan baik.

"Karena itu, sulit untuk tidak dikatakan bahwa tidak akan ada Indonesia tanpa keberagaman," tegasnya.

Menurutnya, praktik intoleransi tidak hanya merintangi penikmatan hak asasi dan kebebasan sebagai dasar bagi perlindungan keberagaman, tetapi juga menggerus sendi pendirian negara Indonesia. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More