Kamis 14 November 2019, 14:00 WIB

Pembiayaan Inovatif Bisa Atasi Defisit UHC

mediaindonesia.com | Humaniora
Pembiayaan Inovatif Bisa Atasi Defisit UHC

Istimewa
acara Dialog Kebijakan dengan tema

 

KAUKUS Kesehatan DPR-RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang disponsori PT Johnson & Johnson Indonesia, menyelenggarakan acara Dialog Kebijakan dengan tema 'Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage atau UHC) yang Berkelanjutan di Indonesia'.

Tujuan acara tersebut yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11), untuk mempelajari sejumlah praktik terbaik internasional tentang pembiayaan inovatif di sektor kesehatan.

Acara dialog kebijakan itu dibuka Ketua Kaukus Kesehatan DPR-RI, dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR, dan diikuti dengan keynote speech dari  dr. H. Mohammad Subuh, MPPM, mewakili Menteri Kesehatan.

Acara dialog itu juga mengundang sejumlah pembicara internasional untuk berbagi sejumlah praktik global dalam pembiayaan inovatif di sektor kesehatan, seperti Mervin Teo, Vice President Quadria Capital Investment Management (Singapura); Dr. Prabu Thiruppathy, Ketua Kois Caring Financing (India), Dr. Maureen Lewis, CEO dan Co-Founder Aceso Global (Amerika Serikat), dan Dr. Somil Nagpal, Lead Health Specialist dari World Bank Indonesia.

Para peserta dialog kebijakan ini mayoritas merupakan sejumlah pejabat kunci dari lembaga pemerintah, seperti Kemenkes, Kemenkeu, Kemenko PMK, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, dan para akademisi serta anggota organisasi internasional.

Sawan Malik, Presiden Direktur dari PT Johnson & Johnson Indonesia dalam sambutannya juga menyampaikan pentingnya kemitraan pemerintah dan perusahaan.

Dia mengatakan, “Di Johnson & Johnson, kami telah bekerja sama dan bermitra dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kami dapat mengembangkan dan memberikan solusi terintegrasi serta berbasis bukti untuk perawatan kesehatan.”

“Keberlanjutan adalah perhatian utama untuk membantu mencapai tujuan kesehatan nasional di Indonesia. Karena kami percaya bahwa sektor swasta dapat menjadi akselerator pembiayaan dan implementasi cakupan kesehatan semesta (UHC),” kata Sawan.

“Kami mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai tujuan kesehatan nasional dan memahami bahwa hal ini akan membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk para donor, organisasi nirlaba, sektor swasta, dan publik,” jelas Sawan.

Pembiayaan inovatif untuk memperluas akses ke layanan kesehatan UHC tetap menjadi tantangan bagi banyak negara di seluruh dunia dan saat ini. Pasalnya, setengah dari populasi dunia bahkan tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

“Pencapaian atas UHC juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menunjukkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik,” Ketua Kaukus Kesehatan DPR-RI, dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR.

Di Indonesia, biaya untuk mencapai UHC meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu yang tentunya akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah di masa mendatang.

“Menjangkau semua pihak di sektor informal untuk bergabung dengan JKN (untuk UHC) melalui pemberian subsidi secara penuh atas premi akan sangat mahal bagi anggaran pemerintah, dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular maupun kronis akan menantang kemampuan pemerintah untuk menyediakan semua layanan kesehatan bagi setiap orang,” kata Suir Syam.

 Komisi IX DPR-RI telah menyerukan opsi untuk mengatasi defisit yang membengkak dari UHC di Indonesia, termasuk merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan dan menilai penggunaan model pembiayaan inovatif yang melibatkan termasuk partisipasi sektor swasta dan non-pemerintah. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More