Sabtu 16 November 2019, 17:03 WIB

Nusron Wahid: Pemilihan Ketum Golkar Jangan Paksakan Aklamasi

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Nusron Wahid: Pemilihan Ketum Golkar Jangan Paksakan Aklamasi

Antara
Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid

 

PEMAKSAAN pemilihan ketua umum Partai Golkar melalui cara aklamasi secara sepihak berisiko membuat partai berlambang pohon beringin itu terbelah.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan pihak yang bersikeras menginginkan aklamasi merupakan pihak yang tidak berani untuk berkompetisi.

"Kalau dipaksakan (aklamasi) dan dibungkam tanpa melalui proses justru malah tidak bagus," tutur Nusron saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (16/11).

Berkaca pada pelaksanaan Munas Bali 2014, Nusron menyebut, Aburizal Bakrie (Ical) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar memaksakan aklamasi yang mengakibatkan Golkar akhirnya terpecah sehingga prestasinya merosot jauh dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015.

"Pada 2014 dipaksakan oleh Pak Ical, malah jadinya pecah," paparnya.

Nusron menjelaskan perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam pelaksanaan Munas. Dirinya berharap perbedaan pendapat cukup terjadi dalam Munas dan tidak belanjut dalam kepengurusan Golkar secara keseluruhan. Golkar diharapkan bisa kembali bersatu dalam pelaksanaan Munas.

"Perbedaan pendapat itu biasa. Dalam Munas Bali lalu, Pak Airlangga Hartarto maju dapat 16 suara. Tapi malah ditampung jadi pengurus. Malah diusulkan jadi menteri. ini hal biasa dan habis Munas bisa menyatu lagi," paparnya.

Baca juga: Empat Nama Ini Disebut Jadi Kandidat Ketum Golkar, Siapa Mereka?

Saat ini setidaknya muncul empat kandidat ketua umum sehingga sulit terjadi aklamasi dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar pada Desember mendatang. Empat kandidat itu adalah Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Utoyo, dan Ridwan Hisyam. (X-15)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More