Sabtu 16 November 2019, 16:47 WIB

Ada Anggota Polisi Peras Proyek? Laporkan ke Divisi Propam Polri

Ferdian Ananda Majni | Megapolitan
Ada Anggota Polisi Peras Proyek? Laporkan ke Divisi Propam Polri

Antara
Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit Prabowo

 

POLRI menegaskan komitmen dalam penciptaan kelancaran pembangunan iklim investasi yang kondusif di daerah. Sehingga, bila ada personel Polri yang memeras, dipersilakan langsung melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Hal itu termuat dalam surat edaran bernomor R/2029/XI/2019 yang diterbitkan pada 15 November 2019 dan diteken oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Listyo Sigit Prabowo.

Sehingga, dalam surat yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota itu, seluruh kepala daerah diminta untuk tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan barang dan jasa termasuk intimidasi dan intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, pada Polda, Polres, dan Polsek atau pihak lainnya yang mengatasnamakan kesatuan Polri.

"Segera melapor kepada pimpinan Polri mengenai adanya upaya permintaan/intimidasi/intervensi melalui Sentra Pelayanan Propam (Bagyanduan Divpropam Polri) dengan alamat Jalan Trunojoyo No 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Atau di call centre/WhatssApp di 081384682019, atau juga bisa melalui email divpropampolri@yahoo.co.id dan untuk mendukung pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, informasi yang diberikan tentunya harus disertai dengan data, identitas pelapor, kronologis kejadian, serta data pendukung yang relevan. Polri akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor sepanjang yang dilaporkan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan benar adanya," isi surat itu.

Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit Prabowo membenarkan surat edaran dengan klasifikasi rahasia tersebut.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul Bogor dan komitmen Polri untuk kawal pembangunan, investasi serta program pembangunan pemerintah," kata Listyo kepada Media Indonesia, Sabtu (16/11).

Listyo menambahkan, Polri akan menindak tegas anggota yang bermain dan menghambat proyek pembangunan. Apalagi pimpinan Polri telah menginstuksikan agar seluruh anggota khususnya Kapolda dan Kapolres untuk bisa mengawal dan jadi konsultan proses pembangunan dan investasi.

"Jangan malah menjadi bagian dari masalah. Terhadap hal tersebut kita memberikan ruang pengaduan,dan apabila terbukti, pimpinan Polri akan beri tindakan tegas," sebutnya.

Dia menegaskan, siapapun boleh melapor dan pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Apabila terbukti, sanksi berat akan diberlakukan terhadap anggota yang melanggar. "Mulai dari pencopotan sampai kita proses dengan pelanggaran kode etik dan bila perlu kita pidanakan," lanjutnya. (X-15)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Anies: Covid -19 Justru Membuka Peluang Dunia Digital

👤Deden Muhamad Rojani 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 15:53 WIB
Pandemi justru membuat kegiatan masyarakat lebih leluasa lantaran kegiatan dilakukan secara daring, masyarakat lebih bebas memilih...
MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Remaja Tewas setelah Sepeda Motor Tabrak Trotoar di Cilandak

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 15:35 WIB
Yoga yang membawa sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi B 3979 EWK kehilangan kendali dan menabrak...
ANTARA FOTO/Gusti Tanati

Pemkot Jakut Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran di Kelapa Gading

👤Deden Muhamad Rojani 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 15:09 WIB
Bantuan bagi korban terdampak kebakaran disalurkan melalui tim taruna siaga bencana (Tagana) dan aparatur Kelurahan Kelapa Gading...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya