Jumat 15 November 2019, 23:00 WIB

Pengusaha Dukung Pemerintah Jembatani Gap Harga EBT

Ghani Nurcahyadi | Ekonomi
Pengusaha Dukung Pemerintah Jembatani Gap Harga EBT

Ist
Pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan

 

PEMERINTAH menargetkan kebijakan harga energi baru terbarukan (EBT) bisa segera direalisasikan awal tahun depan. Kebijakan harga baru tersebut  dimaksudkan untuk memastikan percepatan pengembangan EBT berjalan dengan baik, khususnya guna mengurangi neraca perdagangan yang defisit.

Kebijakan energi ke depan akan berlandaskan pada 3 pilar, yaitu energy equity, environmental sustainability, dan energy security.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Prijandaru Effendi  menyambut baik inisiatif pemerintah tersebut karena memang diperlukan kebijakan dalam penggunaan EBT di Indonesia.

“Tidak bisa diperlakukan dalam hubungan B2B antara PLN dengan pengembang lagi, karena kedepannya yang akan menikmati energi bersih adalah masyarakat. Bagaimana pun juga, kami paham dalam menentukan harga beli, PLN punya undang-undang sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurut Prijandaru, sejak awal ikut berkontribusi dalam pengembangan industri EBT di tanah air,  kendala pokok yang dihadapi para pengembang listrik panas bumi adalah masalah harga yang tidak pernah mendapatkan titik temu.

Baca juga : UOB Luncurkan U-Solar

Pasalnya, harga keekonomian proyek panas bumi yang dihitung para pengembang selalu ada di atas daya beli PLN yang diukur dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP).

“Masalahnya klise dari dulu. Bagaimanapun pengembang wajib untung dan mendapat margin dari harga proyek. Sementara PLN untuk menentukan harga juga punya undang-undang sendiri dan mereka juga diwajibkan mendapat untung dari pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan Prijandaru, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma juga mendukung peninjauan kembali (PK) pengaturan pembelian tenaga listrik dari EBT yang telah ditetapkan pemerintah paling tinggi 85% dari BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. 

Selain itu, ia juga mendukung pemberlakukan sistem tarif tetap, bukan negosiasi seperti yang selama ini  berlaku dan dinilai memberatkan PLN.
“Masalah harga merupakan salah satu tantangan pengembangan EBT yang harus kita pecahkan. Penetapan skema 85% dari BPP sangat tidak fair, dan kedua, dengan pola negosiasi, kita tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Jadi kami maklum kalau PLN tidak mau dengan kedua pola tersebut,” paparnya.

Surya juga memberikan apresiasi atas dukungan Komisi VII DPR yang telah menyatakan akan konsisten melakukan review terhadap regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah, demi mendukung lahirnya  RUU Energi Terbarukan yang telah masuk Prolegnas tahun 2019.   

“Hal itu merupakan dukungan terhadap pengembangan energi terbarukan dan telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak,” ucapnya.

Dalam hal ini, ia berharap pemerintah konsisten untuk tidak mengubah-ubah regulasi  terus, karena akan menciptakan ketidakpastian di bidang hukum dan bisnis.

Surya menyatakan, sejauh ini METI sebagai wadah bersatunya para pelaku industri EBT konsisten mendukung program pengembangan dan percepatan EBT menuju target 23% pada 2025.

 “Ini kan bagian dari target transisi, karena seluruh dunia sedang menuju pengalihan energi rendah karbon. Kalau target itu tidak segera dilaksanakan, kita bisa langsung kolaps,” ujarnya.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, potensi listrik sumber EBT Indonesia mencapai 400 GW, namun realisasinya baru sebesar 32GW.

Baca juga : Menjadi Kilang Kian Ramah Lingkungan

Sampai akhir 2018, energi terbarukan hanya menyumbang 8,6% dalam bauran energi nasional.

Menurut Surya, idealnya pada tahun 2025 Indonesia sudah bisa merealisasikan  penggunaan listrik sumber EBT sebesar 45 GW, baik dari PLN maupun dari pihak swasta. 

“Artinya  dalam kurun 5 tahun ke depan, kita semestinya bisa menambah listrik EBT sebesar 9,9GW,” ujarnya.

“Persoalannya, untuk pengembangan dan percepatan tersebut, kemampuan negara kan juga terbatas. Oleh karena itu perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Dan untuk mengajak swasta ikut berinvestasi, sudah tentu perlu daya tarik sendiri,” lanjutnya.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan EBT.  Sumber energi terbarukan di Indonesia bisa dikategorikan ke dalam enam kluster yaitu panas bumi, air, angin, bio energi, matahari, dan laut. (RO/OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More